Anwar Tambah RM1 Juta per Dapil: Dana Langsung ke Rakyat, Bukan untuk Politik

MELAKA — Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan tambahan alokasi dana sebesar RM1 juta untuk setiap daerah pemilihan (dapil) parlemen. Dana tersebut akan disalurkan langsung kepada masyarakat, dengan prioritas utama pada kelompok miskin dan wilayah yang kerap dilanda banjir. Pengumuman ini disampaikan dalam pidato penutup Kongres Nasional PKR 2026 di Melaka, kemarin.

Langkah ini merupakan bagian dari janji Anwar untuk terus hadir membantu rakyat, terutama mereka yang selama puluhan tahun mengalami dampak bencana alam secara berulang. Menurutnya, sebagai perdana menteri, ia tidak akan merasa nyaman jika rumah, desa, dan mata pencaharian warga terus hancur akibat banjir yang datang saban tahun. “Saya mengemban tanggung jawab ini. Jika masalah ini telah memengaruhi mereka setiap tahun selama puluhan tahun, saya tidak akan nyaman menjadi perdana menteri dan membiarkan rumah, desa, dan mata pencaharian mereka dihancurkan banjir,” ujarnya.

Anwar menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap kritik, termasuk soal penyaluran dana kepada anggota parlemen. Namun, ia menekankan bahwa alokasi untuk rakyat tidak pernah dikurangi. “Kami menerima kritik yang membangun, tetapi alokasi tidak pernah dikurangi,” katanya. Ia menambahkan bahwa alokasi pemerintah seharusnya didasarkan pada kebutuhan rakyat, bukan pertimbangan politik semata.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga menyoroti bahwa negara bagian Kelantan, Terengganu, Perlis, dan Kedah menerima alokasi tertinggi dalam sejarah di bawah pemerintahannya. Proyek-proyek mendesak seperti penyediaan air, listrik, dan mitigasi banjir telah dijalankan di wilayah tersebut. Ia mengaku tidak akan terganggu oleh serangan personal yang kerap dialamatkan kepadanya. “Mereka menghina saya di podcast setiap malam, tetapi saya tidak merespons. Anda tahu kenapa? Saya punya pekerjaan yang harus diselesaikan,” tegasnya.

Selain soal alokasi dana, Anwar juga menanggapi kritik dari pihak yang mengaku pernah ditawari posisi di perusahaan terkait pemerintah (GLC). Ia menilai pernyataan tersebut tidak konsisten, karena sebelumnya mereka justru meminta dukungan untuk menduduki jabatan tersebut. “Anda tidak datang dan mencium tangan saya untuk meminta, tetapi Anda berkata, ‘Perdana Menteri, jika bisa, saya bisa melakukan ini. Ini keahlian saya. Jika bisa, saya pikir saya bisa memberikan layanan yang baik.’ Saya mengerti. Sudahlah, jangan menyangkal itu. Cukup,” ujarnya.

Kebijakan ini menarik untuk dicermati, terutama dalam konteks pengelolaan dana publik di kawasan Asia Tenggara. Malaysia, yang kerap menghadapi banjir besar, menunjukkan komitmen nyata dalam mitigasi bencana melalui skema alokasi langsung. Bagi Indonesia, langkah ini bisa menjadi bahan perbandingan dalam hal transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan, khususnya di daerah rawan bencana. Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah model alokasi langsung seperti ini dapat diadopsi atau diadaptasi di Indonesia untuk memastikan dana sampai ke tangan yang membutuhkan tanpa birokrasi berbelit?