Australia Murka: Israel Bebaskan Tentara Pembunuh Pekerja Kemanusiaan di Gaza

Keputusan militer Israel untuk tidak menuntut para prajuritnya yang terlibat dalam serangan udara yang menewaskan pekerja kemanusiaan asal Australia, Zomi Frankcom, memicu kemarahan Canberra. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan kekecewaan mendalam dan menegaskan bahwa langkah tersebut jauh dari harapan akuntabilitas yang layak diterima keluarga korban.

Frankcom, yang bertugas untuk organisasi World Central Kitchen (WCK), tewas bersama enam rekannya pada April 2024 ketika konvoi bantuan mereka dihantam rudal Israel di Gaza. Insiden itu sendiri telah diakui militer Israel sebagai "kesalahan besar" akibat prosedur yang gagal dan identifikasi yang keliru. Namun, keputusan untuk tidak memproses secara hukum para pelaku justru memicu gelombang kecaman internasional.

Dalam pernyataannya pada Kamis, Wong mengungkapkan bahwa pemerintah Australia baru mengetahui keputusan tersebut pada Rabu malam, bertepatan dengan Hari Kemanusiaan Sedunia. Ia menyebut momen tersebut "sangat menghina", terutama karena Israel sendiri telah mengakui adanya pelanggaran prosedur dalam insiden mematikan itu. "Keputusan ini gagal memenuhi standar akuntabilitas yang kami harapkan," tegas Wong, seraya menambahkan bahwa Australia akan terus mendesak Israel untuk menegakkan keadilan bagi Frankcom dan rekan-rekannya.

Langkah diplomatik yang diambil Canberra cukup agresif: Wong akan memanggil Duta Besar Israel untuk Australia, Hillel Newman, dan telah menginstruksikan Duta Besar Australia untuk Israel untuk menyampaikan pandangan resmi pemerintah secara langsung. Sikap ini merupakan salah satu kritik paling keras yang dilontarkan Australia terhadap militer Israel sejak perang Gaza meletus, sekaligus mencerminkan meningkatnya tekanan internasional terhadap tindakan Israel di lapangan.

Sebelumnya, laporan investigasi yang dipimpin oleh mantan Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Mark Binskin, pada Agustus 2024 telah menyimpulkan bahwa "kegagalan serius" dalam prosedur IDF menjadi penyebab tewasnya Frankcom. Korban lain dalam serangan itu meliputi tiga warga Inggris, satu warga Palestina, satu warga Polandia, dan satu warga dengan kewarganegaraan ganda AS-Kanada. Temuan ini memperkuat tuntutan agar Israel bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan para pekerja kemanusiaan yang sedang menjalankan misi kemanusiaan.

Keputusan Israel ini juga menimbulkan kontras dengan pengumuman terpisah tentang penyelidikan kriminal atas kematian seorang gadis Palestina berusia lima tahun, Hind Rajab, yang tewas di Gaza pada 2024. Militer Israel mengklaim bahwa tentaranya melepaskan tembakan ke ambulans yang membawa Hind setelah ia menderita luka akibat serangan sebelumnya. Perbedaan perlakuan ini semakin menggarisbawahi ketidaksetaraan dalam penegakan hukum oleh Israel, yang kerap menjadi sorotan komunitas internasional.

Bagi Indonesia, kasus ini memiliki resonansi kuat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pendukung konsisten perjuangan Palestina, publik Indonesia kerap menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Gaza. Keputusan Israel yang dianggap mengabaikan hukum humaniter internasional ini dapat memperkuat seruan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel di Tanah Air. Selain itu, sikap tegas Australia ini bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk lebih vokal menuntut akuntabilitas dalam konflik berkepanjangan tersebut.

Ke depan, langkah Australia ini berpotensi memicu gelombang tekanan diplomatik baru terhadap Israel. Pertanyaannya, apakah negara-negara lain akan mengikuti jejak Canberra dalam memanggil duta besar atau bahkan menjatuhkan sanksi? Atau justru Israel akan semakin mengisolasi diri di tengah kecaman global? Yang jelas, kasus Frankcom telah menjadi simbol kegagalan sistem perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan di zona konflik, dan dunia menanti respons lebih lanjut dari Tel Aviv.