Jepang dan Turki Sepakat Tolak Pungutan Baru di Selat Hormuz: Ancaman bagi Pasokan Energi Global

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu (20/8) menyuarakan penolakan tegas terhadap wacana pengenaan biaya transit bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Dalam sambungan telepon, kedua pemimpin menegaskan komitmen menjaga kebebasan navigasi di jalur energi paling vital dunia, di tengah negosiasi Amerika Serikat dan Iran yang masih menemui jalan buntu.

Takaichi menekankan pentingnya memastikan pelayaran yang aman dan bebas tanpa tambahan biaya apa pun. Erdogan, yang selama ini dikenal sebagai mediator konflik Timur Tengah, menyatakan pandangannya sejalan penuh dengan Jepang. Sikap ini bukan sekadar pernyataan simbolis—ia mencerminkan kekhawatiran nyata atas potensi gangguan pasokan minyak global yang berujung pada gejolak harga.

Selat Hormuz, yang dilalui sekitar seperlima konsumsi minyak dunia, menjadi titik rawan sejak AS dan Iran berseteru soal kendali dan biaya transit. Teheran dilaporkan berniat memberlakukan tarif baru serta mewajibkan izin bagi kapal yang melintas—usulan yang langsung ditolak Washington. Dampaknya, arus lalu lintas di selat tersebut masih sangat terbatas, memicu kekhawatiran pasokan dan mendorong harga energi meroket.

Bagi Jepang, negara miskin sumber daya alam yang sangat bergantung pada minyak Timur Tengah, situasi ini menjadi pukulan telak. Sebagai sekutu dekat AS, Tokyo selama ini menjaga hubungan baik dengan Teheran, namun kini harus menyeimbangkan tekanan geopolitik dengan kebutuhan energi domestik. Tak heran, Takaichi menyatakan apresiasi besar atas upaya Turki dalam meredakan perang Timur Tengah yang pecah akhir Februari lalu. Kedua negara sepakat memperluas kerja sama di bidang keamanan, ekonomi, dan pendidikan.

Langkah diplomasi Jepang tidak berhenti di situ. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud di Riyadh. Keduanya sepakat untuk bekerja sama menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di selat tersebut, sekaligus memastikan pasokan energi yang stabil ke pasar internasional. Arab Saudi, yang merupakan salah satu pemasok minyak utama Jepang, menjadi mitra kunci dalam upaya ini.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga akibat gangguan di Selat Hormuz. Kenaikan harga minyak dunia akan berdampak pada anggaran subsidi energi dan inflasi domestik. Meski Indonesia memiliki produksi sendiri, ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetap signifikan. Oleh karena itu, stabilitas jalur energi global adalah kepentingan nasional yang tidak bisa diabaikan.

Ke depan, pertanyaannya adalah: akankah tekanan internasional yang semakin solid mampu melunakkan sikap Iran? Atau justru sebaliknya, kebuntuan ini akan memicu eskalasi yang lebih dalam? Jepang dan sekutunya tampaknya bersiap menghadapi skenario terburuk, sambil terus mengupayakan solusi diplomatik. Satu hal yang pasti, dunia akan mengawasi setiap pergerakan di Selat Hormuz dengan napas tertahan.