DPR Turun ke Ruteng: Satgas Galapana Desak Percepatan Tanggap Darurat Gempa NTT

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin langsung peninjauan Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) ke Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu, untuk mengawal percepatan penanganan korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah itu. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran melambatnya distribusi bantuan dan pemulihan layanan dasar bagi ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian.

Dalam pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah dan pusat, Cucun menegaskan bahwa DPR tidak hanya ingin mendengar laporan administratif, tetapi juga memastikan langkah taktis yang konkret di lapangan. "Kami minta penjelasan dari penanggung jawab tanggap darurat, termasuk kondisi existing dan langkah yang segera dieksekusi," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi adanya potensi kesenjangan antara perencanaan di tingkat pusat dan realitas di lokasi bencana.

DPR menjanjikan koordinasi intensif dalam satu hingga dua hari ke depan untuk menjembatani berbagai masukan dari pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, serta kementerian/lembaga lain. Cucun menekankan bahwa prioritas utama adalah penanganan korban, namun ia juga menyoroti bahwa dampak gempa tidak hanya melanda Manggarai. "Ada kabupaten-kabupaten lain yang terdampak, kami minta masukan dalam waktu singkat," katanya, mengindikasikan perlunya pemetaan kebutuhan yang lebih luas dan menyeluruh.

Kehadiran sejumlah pejabat kunci dalam pertemuan tersebut, seperti Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, dan Bupati Manggarai, menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian serius lintas sektor. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Kesehatan, serta pimpinan PLN, Pertamina, dan Telkom turut berpartisipasi secara daring. Keterlibatan BUMN ini krusial, mengingat pemulihan infrastruktur listrik, energi, dan telekomunikasi menjadi prasyarat utama bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang lumpuh.

Menariknya, peninjauan ini dilakukan hanya beberapa hari menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI. Cucun menegaskan komitmen DPR untuk tetap hadir bagi masyarakat terdampak, meskipun agenda nasional sedang berlangsung. "Tetap kita akan hadir untuk rakyat, untuk masyarakat yang sedang tertimpa musibah ini," janjinya. Sikap ini menjadi sinyal politik bahwa isu kemanusiaan tidak boleh terpinggirkan oleh seremonial kenegaraan.

Dari perspektif yang lebih luas, gempa NTT ini kembali menguji ketangguhan sistem penanggulangan bencana nasional. Meskipun respons awal terbilang cepat — dengan pemulihan BTS yang mencapai 86 persen — pertanyaan besar masih menggantung: apakah koordinasi antarlembaga akan cukup efektif untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang mungkin belum terdata? Pengalaman bencana sebelumnya menunjukkan bahwa data yang akurat dan distribusi bantuan yang tepat waktu sering menjadi titik lemah.

Ke depan, DPR berencana membawa hasil peninjauan ini ke tingkat koordinasi yang lebih tinggi, dengan harapan dapat mendorong alokasi anggaran dan sumber daya yang lebih responsif. Namun, efektivitas pengawasan legislatif ini hanya akan terukur jika diikuti dengan aksi nyata di lapangan. Apakah koordinasi yang dijanjikan dalam hitungan hari ini akan berbuah pada perbaikan signifikan bagi warga NTT? Publik tentu menunggu bukti, bukan sekadar janji.