PBNU 2026-2031: Pengurus Bertambah Jadi 210 Orang, Gus Ipul dan Ma'ruf Amin Masuk Struktur

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengumumkan komposisi kepengurusan periode 2026-2031 dengan jumlah personel yang membengkak menjadi 210 orang, naik 21 kursi dari periode sebelumnya yang berisi 189 nama. Penambahan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz—akrab disapa Gus Kikin—di kantor pusat PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Menurut Gus Kikin, ekspansi struktur bukan sekadar penambahan angka. Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah meratakan representasi, baik dari sisi generasi maupun keterwakilan organisasi di bawah naungan NU. "Kami ingin ada pemerataan dari semua jajaran, dari generasi awal sampai akhir," ujarnya saat mengumumkan daftar tersebut.

Pemerataan itu diwujudkan dengan memberi ruang lebih besar bagi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Pemuda Ansor. Ketiga entitas sayap ini sebelumnya kerap dianggap hanya pelengkap, kini posisinya diseimbangkan dalam struktur inti. Langkah tersebut dibacakan oleh Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang dipercaya mengumumkan susunan baru.

Sejumlah nama besar mengisi posisi strategis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dipercaya sebagai Wakil Ketua PBNU, sementara dua mantan Wakil Presiden—Ma'ruf Amin dan Jusuf Kalla—duduk di jajaran Mustasyar, dewan penasihat tertinggi organisasi. Kehadiran mereka memperkuat bobot politik dan legitimasi keagamaan PBNU di panggung nasional.

Masuknya Gus Ipul, yang masih menjabat menteri, menimbulkan pertanyaan tentang dinamika relasi NU dengan kekuasaan. Sebagai organisasi massa Islam terbesar, PBNU kerap menjadi barometer arah politik umat. Penempatan figur yang aktif di kabinet dalam kursi wakil ketua bisa dibaca sebagai upaya menjaga jembatan antara NU dan pemerintah, sekaligus memastikan aspirasi warga nahdliyin tersalurkan ke kebijakan publik.

"Ini dimaksudkan kita ingin ada pemerataan. Pemerataan dari semua jajaran, dari generasi-generasi yang awal sampai akhir." — KH Abdul Hakim Mahfudz, Ketua Umum PBNU

Dari sisi tata kelola organisasi, penambahan pengurus hingga 210 orang menimbulkan konsekuensi pada efektivitas pengambilan keputusan. Struktur yang gemuk bisa memperlambat koordinasi, tetapi di sisi lain memberi ruang lebih luas bagi kolaborasi lintas generasi. PBNU tampaknya memilih jalan kedua: memperbesar meja untuk meredam potensi fragmentasi di internal.

Langkah ini juga mempertegas posisi NU dalam lanskap sosial-politik Indonesia. Dengan merangkul kalangan muda melalui IPNU dan PMII, PBNU berupaya memastikan regenerasi kepemimpinan berjalan sejak dini. Sementara kehadiran tokoh senior di Mustasyar menjadi jangkar moral yang menjaga tradisi dan kearifan organisasi.

Ke depan, publik akan mencermati bagaimana 210 pengurus ini bekerja, terutama dalam merespons isu-isu strategis seperti toleransi beragama, pemberdayaan ekonomi umat, dan netralitas organisasi di tahun politik. Apakah komposisi baru ini mampu mempercepat program, atau justru menghadapi tantangan koordinasi? Hanya kinerja nyata yang akan menjawabnya.