Gempa Sikka: Dinas Pendidikan Hentikan KBM Tatap Muka, Sekolah Diminta Audit Bangunan
Baca dalam 60 detik
- Pasca gempa yang melanda Sikka, seluruh sekolah PAUD hingga SMP diliburkan sementara selama tiga hari.
- Surat edaran resmi mewajibkan pembelajaran jarak jauh dan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi fisik gedung sekolah.
- Sejumlah sekolah di Flores, termasuk SMAS Bhaktyarsa Maumere, turut menangguhkan aktivitas belajar dan upacara kemerdekaan.
Lima hari setelah gempa mengguncang Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) setempat mengambil langkah tegas: seluruh kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka dari jenjang PAUD hingga SMP resmi dihentikan sementara. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor PKO.421/29/VIII/2026 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Kepala Dinas PKO, Patrisius Pederiko, pada Minggu, 16 Agustus 2026.
Langkah ini bukan sekadar prosedur administratif. Dinas PKO berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka untuk menilai risiko lanjutan. Selain faktor keselamatan fisik, tekanan psikologis yang dialami siswa dan tenaga pendidik pascagempa menjadi pertimbangan utama. Artinya, keputusan ini lahir dari evaluasi menyeluruh, bukan reaksi spontan.
Selama masa libur yang berlangsung 18–20 Agustus 2026, sekolah diwajibkan beralih ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau memberikan penugasan mandiri. Namun, yang lebih krusial: setiap kepala sekolah bersama timnya diminta melakukan verifikasi dan pendataan kondisi bangunan. Hasil audit ini akan menentukan apakah sekolah layak digunakan kembali saat KBM tatap muka dijadwalkan pulih pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Keputusan Dinas PKO Sikka sejalan dengan kewaspadaan yang menyebar di Pulau Flores. SMAS Bhaktyarsa Maumere, misalnya, memilih menangguhkan upacara bendera peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang sedianya digelar 17 Agustus. Pengumuman bernomor 574/I.21.7/SMAS.BHAK.0046/ISO/2026 yang ditandatangani Kepala Sekolah, Sr. Marcelina Lidi, menegaskan bahwa keselamatan warga sekolah adalah prioritas.
Manajemen sekolah itu juga mengimbau siswa dan orang tua untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti arahan resmi pemerintah tentang mitigasi bencana. Ini menunjukkan bahwa respons terhadap gempa tidak hanya berhenti pada penghentian aktivitas, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan risiko geologis yang masih membayangi.
Secara lebih luas, kebijakan ini menyoroti tantangan infrastruktur pendidikan di daerah rawan gempa. Indonesia, yang berada di Cincin Api Pasifik, kerap menghadapi ujian kesiapan bangunan sekolah. Audit menyeluruh yang diminta Dinas PKO Sikka bisa menjadi preseden bagi daerah lain untuk lebih serius memeriksa ketahanan gedung sekolah terhadap guncangan.
Pertanyaannya, apakah jeda tiga hari cukup untuk memastikan keamanan total? Atau justru perlu pendekatan yang lebih sistemik, seperti penguatan konstruksi dan simulasi evakuasi rutin? Yang jelas, keputusan ini adalah pengingat bahwa pendidikan tidak bisa berjalan normal tanpa jaminan keselamatan. Evaluasi menyeluruh pascagempa menjadi kunci agar kegiatan belajar tidak hanya kembali berjalan, tetapi juga lebih siap menghadapi ancaman serupa di masa depan.
