Anwar: Felda Jadi Target Investigasi Berikutnya Usai Tabung Haji

MELAKA — Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberi sinyal kuat bahwa Federal Land Development Authority (Felda) akan menjadi lembaga berikutnya yang diusut setelah Lembaga Tabung Haji (TH). Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya di Kongres Nasional PKR, Sabtu (16/8/2026), menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di tubuh lembaga publik.

Anwar mengungkapkan bahwa Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, secara pribadi memintanya untuk tidak menghentikan investigasi pada Tabung Haji saja. "Raja bertanya siapa yang kini memimpin Felda. Saya jawab, saya. Jadi, setelah TH selesai, ungkap apa yang terjadi di Felda," ujarnya di hadapan kader partai. Arahan kerajaan ini menjadi landasan politik bagi Anwar untuk memperluas operasi pembersihan ke lembaga-lembaga lain yang dikelola negara.

Felda, yang pernah menjadi raksasa perkebunan kelapa sawit dengan nilai miliaran ringgit, kini terpuruk dalam utang hampir RM10 miliar. Pemerintah Malaysia harus membayar sekitar RM980 juta setiap tahun hanya untuk membayar bunga utang tersebut. Anwar menilai intervensi politik yang berlebihan di masa lalu menjadi biang keladi kemerosotan ini, mengubah Felda dari aset produktif menjadi beban keuangan negara.

Dalam pidatonya, Anwar menegaskan bahwa pemerintah tidak akan kompromi dengan siapa pun yang terbukti melanggar aturan atau menyalahgunakan aset publik. "Arahan saya jelas. Siapa pun yang melanggar aturan, mencuri aset rakyat, atau menggelapkan dana, tindakan harus diambil secepat mungkin," tegasnya. Namun, ia juga mengingatkan agar tidak menghakimi sebelum ada kepastian hukum, menggarisbawahi pentingnya proses investigasi yang profesional oleh aparat penegak hukum.

Anwar juga mengkritik pihak-pihak yang menuduhnya bertindak balas dendam. "Ada yang mengaku elite dan cerdas, mengatakan PM sekarang putus asa dan bertindak karena dendam. Jika ada tindakan, dibilang balas dendam. Jika tidak ada tindakan, dibilang kompromi dan lamban," sindirnya. Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang lebih tegas dimulai sekarang, tanpa pandang bulu terhadap status, posisi, atau latar belakang pelaku.

Keputusan pemerintah untuk merilis laporan Royal Commission of Inquiry (RCI) tentang Tabung Haji juga menjadi sorotan. Anwar mengklaim tidak ada satu pun menteri kabinet yang menolak keputusan tersebut. "Keputusan untuk membuka laporan RCI dibuat oleh kabinet, tetapi ada pihak yang takut memperdebatkannya secara terbuka. Mereka justru keluar dari Parlemen dengan alasan PM sedang menjalani operasi," ujarnya, merujuk pada aksi walkout anggota oposisi pada Selasa lalu.

Bagi Indonesia, langkah Malaysia ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya tata kelola lembaga publik yang transparan. Pengalaman Felda menunjukkan bagaimana intervensi politik dapat menghancurkan BUMN yang sehat. Indonesia, dengan sejumlah BUMN yang juga memiliki beban utang besar, dapat menarik pelajaran dari upaya Malaysia untuk membersihkan lembaga-lembaga negara. Pertanyaannya, apakah langkah berani Anwar ini akan berlanjut dan membawa perubahan nyata, atau justru menjadi bumerang politik di tengah tekanan oposisi?