Gelombang PHK Teknologi 2026 Tembus 185 Ribu, Oracle Pangkas 21 Ribu Pekerja

Oracle memangkas sekitar 21.000 karyawan dalam setahun terakhir, setara 13% dari total tenaga kerjanya, menjadikannya PHK terbesar di industri teknologi global sepanjang 2026. Angka itu terungkap dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang dirilis 23 Juni, menandai babak baru gelombang efisiensi yang dipicu adopsi kecerdasan buatan.

Langkah Oracle bukan kejadian tunggal. Sepanjang tahun ini, lebih dari 185.000 pekerja teknologi kehilangan pekerjaan, menurut pelacak TrueUp. Jumlah itu sudah mendekati total 245.000 PHK sepanjang 2025, padahal tahun masih menyisakan beberapa bulan. Microsoft, Meta, Uber, Samsung, hingga PayPal tercatat melakukan pemangkasan serupa dengan skala ratusan hingga ribuan orang.

Yang membedakan gelombang kali ini adalah alasan yang terus disebut perusahaan: pengalihan anggaran ke infrastruktur AI. Oracle, misalnya, menyatakan secara eksplisit bahwa "adopsi dan penerapan teknologi AI di seluruh operasi kami telah dan mungkin terus mengakibatkan pengurangan tenaga kerja." Kalimat itu menjadi semacam pengakuan resmi bahwa otomatisasi bukan lagi wacana, melainkan kebijakan korporasi.

Microsoft menjadi contoh paling mencolok bagaimana AI menggerus divisi yang sebelumnya dianggap inti. Perusahaan memangkas 4.800 posisi, dengan 3.200 di antaranya berasal dari Xbox melalui fiscal year 2027. Kepala Xbox Asha Sharma menyebut pemangkasan ini sebagai bagian dari "reset" yang sudah diumumkan sejak musim panas. Menariknya, tak lama setelah pengumuman itu, Sharma justru ditunjuk masuk gugus tugas Federal Reserve Amerika Serikat untuk mengkaji produktivitas dan lapangan kerja.

"Kami mengurangi peran di beberapa area, tetapi kami melakukan investasi strategis yang jelas, terutama di bidang silikon, optik, keamanan, dan penggunaan AI oleh karyawan di seluruh perusahaan," ujar CEO Cisco Chuck Robbins dalam unggahan blognya.

Pola serupa terlihat di perusahaan lain. Uber memangkas 3.300 pekerja (10% tenaga kerja) dengan alasan menyederhanakan struktur organisasi dan memangkas lapisan manajerial. Visa mengurangi 2.600 posisi (7%) untuk mempercepat otomatisasi. PayPal berencana memangkas hampir 4.800 karyawan (20%) dalam beberapa tahun ke depan, dengan CEO Enrique Lores menyebut AI dan otomatisasi sebagai dua pilar utama transformasi. Cloudflare bahkan memangkas lebih dari 1.100 pekerja dengan alasan "mendefinisikan cara perusahaan beroperasi di era AI agentik."

Di sektor ritel dan platform digital, tekanan juga terasa. Amazon menutup sementara gudang di Homestead, Florida, yang menghilangkan lebih dari 600 pekerjaan. TikTok menutup kantor Nashville dan memangkas 250 orang. Snap mengurangi 1.000 karyawan (16%), sementara Etsy memangkas 220 orang (12%) meski menegaskan keputusan itu bukan karena AI. Zillow mengurangi lebih dari 500 posisi, dan Groupon berencana memangkas 25% tenaga kerjanya untuk membangun ulang perusahaan sebagai "AI-native company."

Pemerintah Amerika Serikat mulai merespons. Gubernur California Gavin Newsom meluncurkan alat pelacak dampak AI terhadap tenaga kerja, sementara lebih dari 4.500 pekerja Google menandatangani petisi menuntut perlindungan PHK, termasuk uang pesangon dan opsi buyout sebelum pemutusan hubungan kerja wajib. Tekanan politik ini menunjukkan bahwa PHK berbasis AI bukan lagi sekadar isu korporasi, melainkan masuk ranah kebijakan publik.

Konteks Indonesia

Bagi Indonesia, gelombang PHK teknologi global ini bukan sekadar berita jauh. Banyak perusahaan teknologi nasional memiliki keterkaitan rantai pasok, investasi, dan model bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang memangkas karyawan. Pusat data AI yang tumbuh di Batam, Jakarta, dan kawasan ekonomi khusus menjadi magnet investasi, tetapi juga berpotensi mengubah struktur tenaga kerja lokal. Sektor layanan pelanggan, administrasi, dan pengolahan data yang selama ini menyerap banyak pekerja Indonesia menghadapi risiko otomatisasi serupa.

Pemerintah Indonesia sendiri tengah mendorong investasi pusat data dan AI melalui berbagai insentif. Namun, tanpa kerangka perlindungan tenaga kerja yang adaptif, percepatan ini bisa memperlebar kesenjangan antara pekerja terampil dan mereka yang tergantikan mesin. Kementerian Ketenagakerjaan belum menunjukkan respons spesifik terhadap tren PHK berbasis AI yang melanda perusahaan global.

Pertanyaan yang tersisa: apakah perusahaan teknologi akan berhenti pada efisiensi, atau justru mempercepat penggantian tenaga kerja manusia dengan agen AI? Jika pola 2026 berlanjut, tahun depan bisa menjadi ujian bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memastikan pertumbuhan AI tidak berjalan di atas biaya sosial yang terlalu besar.