Usai Tiga Kekalahan Pilkada, Anwar Perluas Gebrakan Antirasuah dengan Dukungan Raja Malaysia
Baca dalam 60 detik
- PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmen memberantas korupsi secara lebih agresif, mencakup investigasi lanjutan terhadap lembaga seperti Felda, setelah kekalahan elektoral yang menekan koalisinya.
- Langkah ini mendapat legitimasi dari perintah langsung Yang di-Pertuan Agong, namun analis memperingatkan risiko politik karena publik dapat menilai tindakan tersebut sebagai manuver untuk memulihkan popularitas.
- Kongres PKR menjadi panggung bagi Anwar untuk menjanjikan reformasi institusional, termasuk pencabutan UU AUKU, di tengah ancaman hengkangnya DAP dari koalisi yang dapat mengguncang stabilitas pemerintahan.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memanfaatkan Kongres Parti Keadilan Rakyat (PKR) di Melaka, Sabtu (15/8), untuk meluncurkan sikap baru yang lebih tegas dalam pemberantasan korupsi. Di hadapan ribuan kader, ia mengklaim mendapat restu langsung dari Yang di-Pertuan Agong untuk memperluas penyelidikan ke berbagai lembaga negara, tidak hanya terbatas pada Tabung Haji. Langkah ini muncul di tengah tekanan politik yang meningkat setelah koalisinya, Pakatan Harapan (PH), menelan tiga kekalahan beruntun dalam pemilihan negara bagian.
Kekalahan terbaru terjadi pada 1 Agustus ketika PH kehilangan kendali atas Dewan Undangan Negeri Sembilan, kursi kekuasaan yang telah dipegang sejak 2018. Secara keseluruhan, dalam tiga pemilihan negara bagian di Sabah, Johor, dan Negeri Sembilan, PKR hanya memenangkan empat dari 49 kursi yang diperebutkan. Kinerja buruk ini sebagian besar disebabkan oleh munculnya pakta politik Melayu-Muslim antara Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN), yang berhasil menguasai mayoritas dua pertiga kursi di Johor dan Negeri Sembilan.
Dalam pidatonya, Anwar menegaskan bahwa instruksinya jelas: siapa pun yang melanggar aturan, mencuri aset, atau mengkhianati kepercayaan rakyat harus ditindak tegas. Ia mengutip arahan Raja Malaysia yang memintanya untuk tidak berhenti pada Tabung Haji, melainkan melanjutkan ke kasus-kasus lain, termasuk Felda (Federal Land Development Authority). Anwar menyebut Felda kini memiliki utang hampir RM10 miliar (sekitar US$2,45 miliar) akibat salah urus dan intervensi politik yang berlebihan.
Langkah Anwar ini mendapat dukungan dari sejumlah petinggi PKR. Wakil Presiden PKR yang juga Menteri Sumber Daya Manusia, Ramanan Ramakrishnan, menilai upaya antirasuah ini merupakan perintah kerajaan dan isu seperti Felda serta Tabung Haji sangat penting bagi jutaan rakyat Malaysia. Ia menegaskan bahwa agenda antikorupsi Anwar konsisten sejak awal menjabat pada November 2022, dan waktu publikasi laporan RCI Tabung Haji disesuaikan agar laporan tersebut lengkap dan dapat dipahami publik. Senada, Ketua Pemuda PKR, Muhammad Kamil Abdul Munim, membantah tuduhan bahwa fokus pada antirasuah adalah reaksi atas kekalahan elektoral. Menurutnya, politisi yang tidak puas dengan investigasi akan membuat tuduhan untuk mengalihkan perhatian dari tindakan korupsi yang sebenarnya.
Namun, analis politik Azmi Hassan memperingatkan bahwa langkah Anwar ini bisa menjadi bumerang. Menurutnya, tindakan antirasuah yang digencarkan setelah kekalahan pemilu akan selalu dipandang bermotif politik. Ia mencontohkan perilisan laporan RCI Tabung Haji beberapa hari sebelum pemungutan suara di Negeri Sembilan yang tidak menguntungkan PH, bahkan BN mempertanyakan penggunaan kata “sakau” oleh Anwar yang dianggap berlebihan karena laporan tersebut tidak menyebutkan adanya penggelapan dana oleh individu tertentu. Azmi menilai ini bisa menjadi “kesalahan besar” jika digunakan untuk meraih keuntungan politik.
Di luar isu korupsi, Anwar juga mengumumkan rencana untuk mencabut Universities and University Colleges Act 1971 (AUKU), sebuah undang-undang yang selama ini dikritik membatasi otonomi mahasiswa dan kebebasan akademik. Rencana ini akan dibawa ke rapat kabinet pekan depan. Langkah ini disambut baik oleh aktivis mahasiswa, termasuk sayap pemuda DAP, yang selama ini menuntut pencabutan AUKU. Namun, keputusan ini juga berpotensi memicu perdebatan mengingat DAP sendiri sedang menghadapi mosi internal untuk menarik diri dari kabinet Anwar.
Kongres PKR ini berlangsung bersamaan dengan pertemuan DAP yang dijadwalkan Minggu (16/8), di mana lebih dari 4.000 delegasi akan memberikan suara mengenai apakah partai tersebut tetap bertahan di kabinet atau menarik semua menteri dan wakil menterinya. Keputusan ini muncul setelah kekalahan telak DAP di Sabah pada November 2025. Jika DAP benar-benar menarik diri, pemerintahan Anwar akan menghadapi ancaman serius, bahkan bisa memaksa pemilihan umum lebih awal. Analis memperkirakan bahwa tanpa DAP, koalisi PH akan kehilangan kursi penting dan stabilitas politik Malaysia akan terguncang.
Bagi Indonesia, dinamika politik Malaysia ini menarik untuk dicermati karena dapat memengaruhi stabilitas kawasan dan hubungan bilateral. Malaysia adalah mitra dagang utama Indonesia di ASEAN, dan perubahan kebijakan dalam negeri, terutama di sektor ekonomi dan tata kelola, dapat berdampak pada investasi dan kerja sama regional. Selain itu, langkah Anwar memperkuat pemberantasan korupsi sejalan dengan upaya Indonesia dalam memberantas korupsi, meskipun pendekatan dan konteks politiknya berbeda. Publik Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum dan risiko politisasi isu korupsi.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Anwar mampu mempertahankan momentum antirasuah tanpa kehilangan dukungan politik, terutama jika DAP memutuskan untuk hengkang. Akankah langkah ini benar-benar membersihkan pemerintahan Malaysia, atau justru semakin memperdalam krisis politik yang sedang dihadapi? Jawabannya akan menentukan arah politik Malaysia dalam beberapa bulan mendatang.
