New South Wales Luncurkan Program Pembelian Kembali Senjata Usai Serangan Bondi: Langkah Berani atau Kontroversial?

New South Wales (NSW), negara bagian terpadat di Australia, akan menjadi pelopor program pembelian kembali senjata api secara nasional dengan menawarkan kompensasi tunai hingga A$1.000 (sekitar Rp10,5 juta) bagi warga yang menyerahkan senjata mereka. Langkah ini merupakan respons langsung atas serangan teror antisemitik di Bondi Beach pada Desember lalu yang menewaskan 15 orang, dan menandai perubahan signifikan dalam kebijakan kepemilikan senjata di negara tersebut.

Premier NSW, Chris Minns, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk mengurangi jumlah senjata yang beredar di masyarakat. "Kami ingin senjata-senjata itu diserahkan, diberi kompensasi, dan dimusnahkan dengan aman," ujarnya. Pemerintah memperkirakan ratusan ribu senjata dapat diserahkan dalam skema yang akan berlangsung dalam dua fase, mulai 2 November mendatang.

Fase pertama akan mencakup pistol, senapan, dan senapan angin, dengan kompensasi bervariasi: A$1.000 untuk revolver, A$450 untuk senapan angin. Fase kedua, yang dimulai awal tahun depan, akan menargetkan senjata bernilai tinggi di atas A$3.000, dengan batas maksimal A$10.000. Program ini didanai bersama oleh pemerintah NSW dan federal, dengan dukungan tambahan hingga A$25.000 bagi bisnis yang terkena dampak, termasuk penyalur senjata.

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi kepemilikan senjata yang lebih luas di NSW, yang kini membatasi individu hanya boleh memiliki empat senjata, kecuali petani dan penembak olahraga yang diizinkan hingga sepuluh. Masa berlaku lisensi juga dipersingkat dari lima tahun menjadi dua tahun, mendorong pemilik senjata yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menyerahkan senjatanya.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan komitmennya untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. "Kita harus melakukan segala yang bisa untuk memastikan serangan teroris antisemitik di Bondi tidak terjadi lagi," katanya. "Itu termasuk reformasi senjata api yang bermakna secara nasional." Namun, rencana awal untuk program nasional sempat tertunda karena masalah pendanaan dan implementasi, menunjukkan kompleksitas kebijakan ini.

Bagi Indonesia, langkah NSW ini menjadi relevan mengingat tingginya angka kepemilikan senjata ilegal dan kasus kekerasan bersenjata di dalam negeri. Meskipun regulasi senjata di Indonesia sudah ketat, program buyback seperti ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi aparat penegak hukum dalam mengurangi senjata ilegal melalui pendekatan kompensasi, bukan hanya penindakan. Namun, efektivitasnya di Australia masih perlu dibuktikan, terutama dalam hal partisipasi publik dan dampak jangka panjang terhadap tingkat kejahatan.

Para analis keamanan menilai bahwa program ini adalah langkah berani yang menempatkan NSW sebagai pionir dalam pengendalian senjata pasca-tragedi. Namun, mereka juga mempertanyakan apakah kompensasi yang ditawarkan cukup menarik bagi pemilik senjata yang sah, terutama mereka yang memiliki senjata bernilai tinggi. Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah program ini akan benar-benar mengurangi risiko serangan teror, atau hanya sekadar simbol politik? Dengan fase kedua yang masih akan datang, dunia akan mengamati bagaimana NSW menyeimbangkan keamanan publik dengan hak-hak sipil.