Menteri Pertahanan Jepang Kunjungi Kuil Yasukuni, PM Takaichi Pilih Abstain: Ketegangan Asia Menguat
Baca dalam 60 detik
- Shinjiro Koizumi menjadi menteri pertahanan Jepang pertama yang memberi penghormatan di Kuil Yasukuni pada peringatan 81 tahun kekalahan Perang Dunia II, memicu kecaman Beijing dan Seoul.
- PM Sanae Takaichi, yang dikenal sebagai elang China, memilih tidak hadir namun mengirimkan persembahan, mencerminkan kalkulasi diplomatik di tengah hubungan yang memburuk.
- Langkah ini berpotensi memperdalam ketegangan regional, termasuk mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan di Asia, dengan Indonesia sebagai pengamat yang berkepentingan.

Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, pada Sabtu (15/8) mengunjungi Kuil Yasukuni di Tokyo, tempat yang selama puluhan tahun menjadi simbol kontroversi hubungan Jepang dengan negara-negara Asia. Kunjungan ini terjadi tepat pada peringatan 81 tahun menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia II, sementara Perdana Menteri Sanae Takaichi memilih untuk tidak hadir, meskipun sebelumnya banyak spekulasi bahwa ia akan mengikuti jejak mentornya, Shinzo Abe.
Kuil Yasukuni didedikasikan untuk 2,5 juta arwah tentara Jepang, termasuk sejumlah penjahat perang yang terlibat dalam invasi dan pendudukan Asia pada 1930-an dan 1940-an. Bagi Beijing dan Seoul, kunjungan pejabat senior Jepang ke tempat ini dianggap sebagai simbol kegagalan Tokyo untuk bertobat atas kekejaman masa lalunya. Koizumi, yang juga dikenal sebagai pengunjung rutin kuil tersebut, kini menjadi menteri pertahanan pertama yang melakukannya sejak Minoru Kihara pada 2024.
Dalam unggahan Instagram-nya, Koizumi menyatakan bahwa ia datang untuk "menyampaikan belasungkawa tulus kepada arwah pahlawan yang mengorbankan nyawa demi bangsa" dan menegaskan kembali tekad Jepang untuk mempertahankan jalur pascaperang sebagai negara yang cinta damai. Namun, langkah ini diprediksi akan memicu kemarahan Korea Utara dan Korea Selatan, serta memperkeruh hubungan dengan China yang sedang memanas.
Ketegangan antara Tokyo dan Beijing sebenarnya sudah meningkat sejak Takaichi menjabat pada Oktober 2025. Ia dikenal sebagai tokoh yang vokal terhadap China, bahkan sempat mengusulkan intervensi militer jika terjadi konflik di Taiwan. Sebagai respons, China telah mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya, memberlakukan pembatasan perdagangan, dan meningkatkan patroli di sekitar pulau-pulau yang disengketakan. Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Kolonel Senior Chen Xi, sehari sebelumnya mengecam apa yang disebutnya "neo-militerisme" Jepang dan mendesak Tokyo untuk merenungkan serta menebus kejahatan masa lalunya.
Di tengah ketegangan ini, Takaichi justru mempercepat penguatan kapabilitas militer Jepang, meninggalkan sikap pasifis yang dipegang sejak pascaperang. Keputusan Takaichi untuk tidak hadir di Yasukuni, namun mengirimkan persembahan, dinilai sebagai upaya menyeimbangkan tekanan domestik dan diplomatik. Sementara itu, kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Kepulauan Kuril pada Kamis (13/8) menambah kompleksitas situasi, memicu protes keras dari Jepang yang juga mengklaim wilayah tersebut.
Bagi Indonesia, eskalasi ketegangan di Asia Timur memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang mengandalkan stabilitas kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, konflik yang berkepanjangan antara Jepang dan China dapat mengganggu rantai pasok global dan investasi. Selain itu, sikap Jepang yang semakin agresif secara militer dapat memicu perlombaan senjata regional, yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Indonesia, yang selama ini menjunjung politik luar negeri bebas aktif, perlu mencermati dinamika ini untuk menjaga kepentingan nasionalnya.
Kunjungan Koizumi juga menyoroti perbedaan pendekatan antara generasi politisi Jepang. Sementara ayahnya, Junichiro Koizumi, menjadi perdana menteri terakhir yang mengunjungi kuil pada 2006, Shinjiro justru melakukannya di tengah tekanan internasional yang lebih besar. Langkah ini bisa menjadi ujian bagi kepemimpinan Takaichi, yang harus menyeimbangkan janji kampanyenya untuk memperkuat militer dengan kebutuhan menjaga hubungan diplomatik. Akankah Jepang terus mengambil sikap konfrontatif, atau akankah tekanan internasional memaksanya untuk lebih berhati-hati? Pertanyaan ini akan menentukan arah kebijakan luar negeri Jepang dalam beberapa tahun ke depan.



