PDIP Kerahkan Baguna dan Relawan Kesehatan ke NTT: Megawati Instruksikan Tanggap Darurat

Gempa berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, langsung memicu respons cepat dari pimpinan tertinggi PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi langsung untuk mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dan relawan kesehatan ke lokasi terdampak. Perintah ini disampaikan melalui sambungan telepon saat Hasto baru saja mendarat di Bandara Silangit, Sumatera Utara, Sabtu lalu.

Instruksi tersebut bukan sekadar seremonial. Dalam keterangan tertulisnya, Hasto menyebut Megawati menekankan pentingnya gotong royong dan kehadiran cepat di lapangan. Seluruh jajaran DPD dan DPC PDIP se-NTT diminta segera melakukan mitigasi darurat, mendirikan dapur umum, dan memberikan pertolongan pertama kepada korban. Yang menarik, perhatian khusus diarahkan pada kelompok rentan: ibu-ibu dan anak balita. Megawati bahkan disebut menyiapkan daftar kebutuhan khusus tanggap darurat yang langsung diserahkan kepada Kepala Baguna, Tri Rismaharini.

Operasi di lapangan dipimpin langsung oleh Tri Rismaharini, yang dikenal dengan gaya kerja cepat dan turun ke bawah. Ia didampingi Ribka Tjiptaning yang mengoordinasikan tim relawan kesehatan. Kehadiran dua tokoh senior ini menandakan keseriusan partai dalam menangani bencana, sekaligus menunjukkan bahwa PDIP ingin terlihat hadir di tengah masyarakat dalam momen krisis. Namun, di balik aksi kemanusiaan ini, ada nuansa politis yang tidak bisa diabaikan, terutama menjelang dinamika politik nasional yang semakin memanas.

Di Samosir, tempat Hasto dan Djarot Saiful Hidayat melakukan peletakan batu pertama kantor DPC PDIP, semangat kemanusiaan itu juga digaungkan. Djarot, dalam Forum Silaturahmi Kebangsaan, menceritakan bagaimana Hasto membatalkan agenda santainya di bandara demi langsung menggalang bantuan. “Beliau bahkan tidak jadi menikmati kopi, tapi langsung menelpon pengurus DPP dan daerah,” ujar Djarot. Pernyataan ini menegaskan tradisi politik kemanusiaan yang menurutnya diajarkan oleh Megawati, sekaligus mengirim pesan bahwa PDIP hadir bukan hanya untuk kekuasaan, tetapi juga untuk mengurus rakyat.

Bagi pembaca di Indonesia, langkah PDIP ini memiliki implikasi yang lebih luas. Di satu sisi, respons cepat partai politik dalam bencana adalah hal yang lazim dan diharapkan. Namun, di sisi lain, hal ini juga menjadi sorotan publik tentang efektivitas dan koordinasi antara partai, pemerintah daerah, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertanyaannya, apakah bantuan politik ini akan berjalan sinergis dengan upaya pemerintah, atau justru menciptakan tumpang tindih di lapangan? Pengalaman bencana sebelumnya menunjukkan bahwa koordinasi yang buruk sering kali menghambat distribusi bantuan.

Djarot, dalam kesempatan yang sama, juga mengingatkan pentingnya persatuan bangsa di tengah bencana. “Tidak boleh ada egoisme agama atau etnis,” tegasnya. Pernyataan ini relevan mengingat NTT adalah daerah dengan keragaman budaya dan agama yang tinggi. Namun, kritik juga muncul: apakah partai politik seharusnya fokus pada kebijakan mitigasi jangka panjang, bukan sekadar aksi reaktif? Sebagian analis menilai bahwa kehadiran partai dalam penanggulangan bencana sering kali bermotif elektoral, terutama menjelang pemilu.

Ke depan, keberhasilan operasi Baguna di NTT akan menjadi ujian bagi kredibilitas PDIP dalam menangani isu kemanusiaan. Publik akan mencermati sejauh mana bantuan tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar liputan media. Apakah PDIP mampu menjaga konsistensi ini di luar musim bencana? Ataukah ini hanya bagian dari strategi politik untuk mendekatkan diri dengan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah langkah ini dinilai sebagai politik kemanusiaan yang tulus atau sekadar pencitraan belaka.