Kantor Partai Bukan Sekadar Gedung: Hasto Tegaskan PDIP Harus Jadi Rumah Rakyat Miskin
Baca dalam 60 detik
- PDIP meletakkan batu pertama pembangunan kantor DPC Samosir yang ditargetkan rampung Januari 2027, lengkap dengan patung Bung Karno.
- Sekjen Hasto Kristiyanto menekankan fungsi kantor partai sebagai pusat pembelaan rakyat tertindas, bukan sekadar simbol status.
- Langkah ini dinilai sebagai upaya PDIP memperkuat basis akar rumput menjelang kontestasi politik nasional.

SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memimpin langsung peletakan batu pertama pembangunan kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partainya di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Sabtu (tanggal). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keberadaan kantor partai tidak boleh sekadar menjadi simbol kemegahan, melainkan harus berfungsi sebagai rumah bagi rakyat kecil yang membutuhkan pembelaan politik.
Hasto menggarisbawahi bahwa kantor partai sejatinya adalah pusat pengorganisasian dan perlindungan bagi masyarakat miskin, kaum terpinggirkan, dan mereka yang mengalami ketidakadilan hukum. "Jangan sampai kantor partai megah tetapi berjarak dengan rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi. Pernyataan ini menjadi kritik tersirat terhadap praktik politik yang kerap menjadikan infrastruktur partai sebagai ajang pamer kekuasaan.
Pembangunan kompleks kantor DPC Samosir yang berlokasi di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, ini dirancang tidak hanya mencakup gedung utama dan aula pertemuan, tetapi juga patung Bung Karno. Target penyelesaian proyek ini dijadwalkan pada Januari 2027. Hadir dalam prosesi tersebut Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat dan Ketua DPD PDIP Sumatra Utara Rapidin Simbolon.
Lebih jauh, Hasto menyampaikan amanat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menitipkan pesan agar kantor partai di Samosir menjadi pusat pendidikan politik yang progresif. Menurutnya, bangunan ini harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan dan menjadi kawah candradimuka bagi generasi muda. Ia merujuk pada sejarah lahirnya pemimpin besar seperti Bung Karno dan Bung Hatta yang justru ditempa dari pergulatan dengan kemiskinan dan ketidakadilan, bukan dari kemewahan.
Langkah PDIP ini menarik dicermati di tengah dinamika politik nasional. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur partai di daerah-daerah sering kali dibaca sebagai upaya konsolidasi mesin politik menjelang pemilu. Namun di sisi lain, penekanan pada fungsi sosial kantor partai bisa menjadi strategi untuk memperkuat identitas ideologis partai di mata konstituen akar rumput, terutama di tengah kompetisi memperebutkan hati pemilih kelas menengah ke bawah.
Bagi masyarakat Indonesia, wacana ini relevan dengan persoalan representasi politik. Banyak kalangan menilai bahwa partai politik kerap kehilangan sentuhan dengan konstituennya setelah berkuasa. Pernyataan Hasto yang menekankan pentingnya kantor partai sebagai ruang pengaduan warga yang diperlakukan tidak adil, jika direalisasikan, dapat menjadi model baru bagi partai lain. Namun, publik tentu akan menunggu apakah komitmen ini sekadar retorika atau benar-benar diwujudkan dalam pelayanan nyata.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana PDIP mampu menjaga konsistensi antara simbol dan praktik. Apakah kantor-kantor partai di daerah lain akan mengikuti pola serupa, atau justru berhenti di Samosir? Jawabannya akan menentukan apakah partai banteng moncong putih ini benar-benar serius menjadikan dirinya sebagai rumah rakyat, atau hanya sekadar membangun citra di mata publik.



