Pembelian Kembali Senjata di New South Wales: Langkah Konkret Pasca Tragedi Bondi
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah New South Wales akan memulai program pembelian kembali senjata pada 2 November, menyusul tragedi penembakan di Bondi Beach yang menewaskan 15 orang.
- Program ini menargetkan pemilik senjata yang memiliki lebih dari empat pucuk, dengan kompensasi hingga A$1.000 per senjata, sebagai bagian dari reformasi kepemilikan senjata yang lebih ketat.
- Inisiatif ini menjadi ujian bagi komitmen Australia dalam pengendalian senjata, sementara skema nasional masih terhambat perbedaan pendapat antar negara bagian.
Pemerintah negara bagian New South Wales (NSW), Australia, akan memulai program pembelian kembali senjata api pada 2 November mendatang. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari tragedi penembakan di Bondi Beach, Sydney, yang menewaskan 15 orang pada Desember tahun lalu. Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan program ini pada Sabtu (15/8) sebagai bagian dari upaya mencegah terulangnya serangan bermotif antisemitisme tersebut.
Program ini menawarkan kompensasi finansial bagi pemilik senjata yang ingin menyerahkan handgun, shotgun, atau rifle yang mereka miliki. Besaran kompensasi bervariasi, mencapai hingga A$1.000 (sekitar US$700) per senjata, tergantung jenis dan kondisinya. Dana tersebut akan ditanggung bersama oleh pemerintah federal dan negara bagian. Langkah ini menyusul disahkannya undang-undang yang membatasi kepemilikan senjata perorangan maksimal empat pucuk, dengan pengecualian bagi petani yang membutuhkan senjata untuk pekerjaan mereka.
Premier NSW, Chris Minns, menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari reformasi kepemilikan senjata yang dijanjikan setelah serangan Bondi. Dalam serangan tersebut, Sajid Akram (50) dan putranya, Naveed, dituduh menembaki sebuah perayaan komunitas Yahudi. Sajid tewas ditembak polisi, sementara Naveed yang merupakan warga negara Australia kini mendekam di penjara dengan tuduhan terorisme dan 15 pembunuhan. Minns menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah mengurangi jumlah senjata berbahaya di masyarakat. "Kami ingin senjata-senjata itu diserahkan, diberi kompensasi, dan dimusnahkan dengan aman," ujarnya. "Ini adalah upaya besar, tetapi prinsipnya sederhana: semakin sedikit senjata berbahaya di komunitas kita, semakin aman New South Wales."
Albanese menekankan pentingnya reformasi senjata secara nasional. "Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk memastikan serangan teroris antisemitik di Bondi tidak terjadi lagi," katanya. "Itu termasuk reformasi senjata yang bermakna di seluruh negeri." Namun, rencana awal untuk memberlakukan program pembelian kembali senjata secara nasional di semua negara bagian dan teritori masih terhambat. Perbedaan pendapat mengenai pembiayaan dan mekanisme implementasi menjadi batu sandungan utama. NSW, sebagai negara bagian dengan populasi terbesar, memilih untuk melangkah lebih dulu dengan programnya sendiri.
Bagi Indonesia, tragedi Bondi dan respons Australia ini menjadi pengingat akan pentingnya pengendalian senjata api yang ketat. Meskipun Indonesia memiliki regulasi kepemilikan senjata yang sangat terbatas, kasus-kasus penyelundupan senjata ilegal masih kerap terjadi. Pengalaman Australia menunjukkan bahwa kebijakan buyback yang terstruktur, meskipun mahal, dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kepemilikan senjata secara signifikan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen politik dan dukungan publik yang luas.
Ke depan, keberhasilan program NSW akan menjadi barometer bagi negara bagian lain di Australia. Jika program ini berjalan lancar dan mampu menarik ribuan senjata, tekanan untuk menghidupkan kembali skema nasional akan semakin kuat. Pertanyaannya, apakah pemerintah federal dan negara bagian mampu mengesampingkan perbedaan demi keselamatan bersama? Atau akankah tragedi Bondi hanya menjadi catatan kelam tanpa perubahan sistemik yang berarti?
