Misi Bersejarah Chinook Jepang di Kalimantan Berakhir, 361 Personel Terima Satyalancana Dharma Samudera

Pemerintah Indonesia secara resmi mengakhiri keterlibatan kontingen Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Selasa (29/9/2026). Penutupan misi itu ditandai dengan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Dharma Samudera kepada 361 personel Jepang yang bertugas sejak pertengahan September.

Upacara penghargaan digelar di atas kapal JS Kunisaki yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijing, Kalimantan Barat, Rabu (30/9/2026). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertindak sebagai inspektur upacara atas nama negara, sementara sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan BNPB turut hadir. Penghargaan ini menjadi penanda formal bahwa kontribusi militer Jepang dianggap tuntas dan berhasil.

Deputi Bidang Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa operasi udara dari tiga helikopter CH-47 Chinook mampu menahan laju perluasan api di wilayah terdampak. Menurutnya, pemerintah Indonesia telah menyampaikan apresiasi langsung kepada pihak Jepang atas hasil tersebut. "Kontribusi operasi pemadaman udara Pasukan Bela Diri Jepang telah berhasil mencegah meluasnya kebakaran," ujar Berton kepada wartawan, Rabu (30/9/2026).

Bagi Jepang, pengiriman tiga helikopter angkut berat itu bukan sekadar bantuan kemanusiaan. Ini merupakan kali pertama Pasukan Bela Diri Jepang menjalankan operasi pemadaman karhutla di luar negeri. Langkah tersebut menandai perluasan mandat operasional militer Jepang yang selama ini lebih dikenal lewat latihan bersama dan misi pemeliharaan perdamaian. Keterlibatan dalam penanganan bencana lintas batas memberi Tokyo pengalaman lapangan baru sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis di kawasan.

Dari sisi Jakarta, kehadiran Chinook Jepang memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak lagi bisa sepenuhnya diserahkan pada kemampuan domestik, terutama ketika intensitas api melonjak di musim kemarau. Satgas Nasional yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kini disebut telah mampu menangani situasi secara mandiri pasca-berakhirnya misi Jepang. Namun, ketergantungan pada bantuan asing pada fase kritis menunjukkan perlunya penguatan armada udara dan sistem deteksi dini di dalam negeri.

"Bantuan militer Jepang ini merupakan wujud konkret kerja sama antara Kementerian Pertahanan dua negara untuk memperluas operasi pertahanan, termasuk latihan militer dan operasi kemanusiaan," jelas Berton.

Sementara itu, Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengungkapkan bahwa JS Kunisaki tengah bersiap meninggalkan perairan Indonesia. Menurutnya, proses kepulangan membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan urusan logistik dan administrasi. "Diperlukan waktu beberapa hari ke depan untuk penyiapan kelengkapan logistik dan administrasi kepulangan sebelum mereka secara resmi bertolak meninggalkan pelabuhan," kata Rico.

Penutupan misi ini juga meninggalkan catatan tentang pentingnya standardisasi operasi gabungan antarnegara. Koordinasi lintas bahasa, prosedur keselamatan penerbangan, hingga distribusi titik air di medan gambut menjadi pelajaran berharga bagi kedua belah pihak. Ke depan, format kerja sama semacam ini berpotensi direplikasi untuk jenis bencana lain, termasuk banjir besar dan gempa, yang sama-sama menuntut respons cepat lintas negara.

Yang belum terjawab, apakah Indonesia akan membangun kapasitas serupa secara mandiri atau justru memperluas skema bantuan asing saat musim kemarau ekstrem berikutnya? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya menentukan kecepatan penanganan karhutla, tetapi juga arah diplomasi pertahanan Jakarta di kawasan Asia Tenggara.