Burnham Enggan Dukung Runway Ketiga Heathrow, Proyek Rp660 T Terancam Molor

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menolak memberikan dukungan terbuka terhadap pembangunan landasan pacu ketiga di Bandara Heathrow, menyusul pengakuan pihak bandara bahwa proyek tersebut berpotensi tertunda hingga empat tahun dari jadwal semula. Dalam wawancara dengan program Sunday With Laura Kuenssberg, Burnham menyatakan bahwa keputusan mengenai perluasan bandara terbesar di Eropa itu sepenuhnya menjadi urusan warga London dan sekitarnya.

“Saya pikir pada prinsipnya ini adalah masalah London dan penduduk London. Kita harus mendengar suara mereka terlebih dahulu. Tidak tepat bagi saya untuk langsung ikut campur setelah konsultasi,” ujar Burnham, seperti dikutip BBC. Pernyataan ini menjadi sorotan karena Burnham sebelumnya dikenal sebagai penentang proyek tersebut ketika menjabat Wali Kota Greater Manchester, dengan alasan investasi transportasi di wilayah utara Inggris akan tertunda. Namun, setelah menjabat, ia mengaku berpikiran terbuka.

Proyek bernilai £33 miliar (sekitar Rp660 triliun) ini telah menjadi polemik panjang. Mantan Menteri Keuangan Rachel Reeves gencar mendorong pembangunan landasan baru untuk mendongkrak ekonomi, dengan target operasional pada 2035. Namun, Heathrow pada Sabtu lalu mengindikasikan bahwa landasan tersebut baru bisa beroperasi paling cepat 2039. Keterlambatan ini memicu pertanyaan tentang komitmen pemerintah dan efektivitas proses perizinan yang berbelit.

Heathrow merespons pernyataan Burnham dengan menegaskan bahwa pihaknya sepakat suara lokal harus didengar. “Kami tahu dari jajak pendapat konsisten selama satu dekade terakhir bahwa komunitas mendukung rencana perluasan kami dan dukungan terus tumbuh,” kata juru bicara bandara. Namun, oposisi tetap kuat. Wali Kota London Sadiq Khan, kelompok lingkungan, dan warga setempat menolak keras rencana ini karena akan menggusur ratusan rumah, mengalihkan aliran sungai, dan memindahkan sebagian ruas jalan tol M25 ke dalam terowongan.

Di sisi lain, serikat pekerja Unite dan GMB mendukung penuh proyek ini. Sekretaris Jenderal Unite, Sharon Graham, menegaskan bahwa landasan pacu ketiga bukan sekadar infrastruktur, melainkan investasi pada tenaga kerja dan masa depan industri baja Inggris. “Ini tentang menciptakan lapangan kerja yang layak dan menjamin pasar bagi baja Inggris,” ujarnya. Pemerintah melalui Departemen Transportasi menyatakan bahwa tenggat waktu semula memang ambisius dan akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mempercepat proses.

Bagi Indonesia, proyek Heathrow menjadi cermin tantangan pembangunan infrastruktur strategis di tengah tekanan lingkungan dan politik lokal. Seperti halnya Bandara Soekarno-Hatta atau rencana pengembangan bandara di Bali, proyek besar sering kali terhambat oleh perizinan, penolakan warga, dan ketidakpastian jadwal. Keberhasilan atau kegagalan Heathrow dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan akan menjadi referensi penting bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang tengah mendorong konektivitas udara untuk mendongkrak pariwisata dan investasi.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah Inggris mampu mempercepat reformasi perizinan tanpa mengabaikan aspirasi warga, atau justru proyek ini akan terus molor dan menjadi simbol lambannya birokrasi. Sementara itu, maskapai dan pelaku industri penerbangan global akan terus menantikan kepastian, karena kapasitas Heathrow yang terbatas dapat memengaruhi rute penerbangan internasional, termasuk dari dan ke Indonesia.