Korea Selatan Siap Hapus Wajib Militer Alternatif: Atlet dan Seniman Terdampak

Pemerintah Korea Selatan tengah mengkaji penghapusan bertahap sistem wajib militer alternatif, sebuah kebijakan yang selama ini menjadi jalur khusus bagi atlet dan seniman berprestasi untuk menghindari dinas militer aktif. Langkah ini muncul di tengah menyusutnya jumlah pemuda yang layak menjalani wajib militer, yang mengancam kesiapan pertahanan negara di masa depan.

Hong So-young, Komisioner Administrasi Tenaga Militer, mengungkapkan bahwa pemerintah berada di tahap akhir penyusunan rencana pengurangan sistem tersebut melalui Rencana Dasar Reformasi Pertahanan yang baru. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan kantor berita Yonhap di Seoul, Kamis (6/8). Menurut Hong, perubahan fundamental ini bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan demi kelangsungan keamanan nasional.

Sistem yang dimaksud memungkinkan wajib militer untuk bertugas di sektor non-tempur, seperti pelayanan sosial, kesehatan masyarakat, serta bidang seni dan olahraga. Atlet dapat lolos jika meraih medali Olimpiade atau emas Asian Games, sementara seniman harus mencapai hasil terbaik di kompetisi yang ditunjuk. Mereka yang lolos hanya menjalani pelatihan dasar tiga minggu, kemudian bekerja di bidangnya masing-masing selama 34 bulan sambil memberikan 544 jam layanan publik.

Hong menegaskan bahwa Rencana Dasar Reformasi Pertahanan akan mengatur secara rinci bagaimana sistem ini dikurangi dan akhirnya dihapus. Pemerintah berencana mempertahankan jumlah personel minimum di sektor publik yang esensial, seperti dokter kesehatan masyarakat, sementara program di sektor swasta—termasuk seni dan olahraga—akan dipangkas signifikan. Untuk personel seni, Administrasi Tenaga Militer dan Kementerian Kebudayaan telah sepakat mempersempit lingkup kompetisi yang memenuhi syarat, dengan fokus pada ajang yang lebih prestisius dan revisi bertahap atas persyaratan kelayakan.

Kebijakan ini berpotensi mengubah lanskap olahraga dan seni Korea Selatan. Selama ini, sistem tersebut menjadi daya tarik bagi atlet untuk berprestasi di level internasional, karena mereka bisa terhindar dari wajib militer aktif yang memakan waktu hampir dua tahun. Jika dihapus, atlet seperti peraih medali Olimpiade harus memilih antara mengejar karier atau memenuhi kewajiban militer—sebuah dilema yang bisa memengaruhi motivasi mereka di ajang internasional.

"Perombakan mendasar atas layanan tambahan ini bukanlah pilihan, melainkan tugas yang tak terhindarkan demi kelangsungan keamanan nasional kita," ujar Hong So-young.

Bagi Indonesia, langkah Korea Selatan ini menjadi pelajaran penting. Indonesia sendiri tengah mengkaji sistem pertahanan dan rekrutmen, termasuk wacana wajib militer. Meski konteksnya berbeda, keputusan Seoul menunjukkan bahwa negara dengan populasi muda yang menurun harus beradaptasi. Indonesia, dengan bonus demografi yang masih besar, justru memiliki peluang untuk memperkuat cadangan strategis. Namun, perlu dipertimbangkan bagaimana kebijakan serupa bisa memengaruhi sektor olahraga dan seni nasional, yang kerap mengandalkan insentif non-materiil seperti penundaan wajib militer.

Hong juga menyatakan bahwa penghapusan total sistem seni dan olahraga membutuhkan konsensus publik yang luas, serta langkah-langkah untuk memastikan atlet dan seniman dapat mempertahankan keterampilan profesional mereka. Ini mengindikasikan bahwa transisi tidak akan terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertanyaannya, akankah Korea Selatan mampu menyeimbangkan kebutuhan pertahanan dengan daya saing global di bidang olahraga dan seni? Atau justru ini menjadi awal dari era baru di mana pengabdian kepada negara tidak lagi bisa dinegosiasikan?