Menghadapi Kemarau 2026: PPLI Dorong Penguatan Rantai Dingin dan Data Realtime untuk Selamatkan Pasokan Hortikultura

Menjelang puncak kemarau yang diprediksi BMKG terjadi pada Agustus 2026, Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI) menilai Indonesia harus segera memperkuat rantai pasok hortikultura—bukan sekadar mengandalkan pompa air atau varietas tahan kering. Kepala Bidang Rantai Dingin PPLI, Tejo Mulyono, menggarisbawahi bahwa mitigasi yang terpadu antara logistik, data produksi, dan infrastruktur pendingin menjadi kunci menjaga pasokan dan harga tetap stabil saat cuaca ekstrem melanda.

BMKG memperkirakan kemarau tahun ini akan mencapai puncaknya pada Juli–September, dengan Agustus sebagai bulan terluas cakupan—mencakup 369 zona musim atau 48,84 persen luas daratan Indonesia. Kondisi ini berpotensi memicu gagal panen di sejumlah sentra produksi, yang pada gilirannya menekan produksi nasional dan memicu lonjakan harga di tingkat konsumen. Menurut Tejo, cuaca ekstrem secara agregat akan menurunkan produksi, sehingga kesiapan infrastruktur menjadi penentu.

Yang menjadi perhatian utama adalah tingginya angka kehilangan pangan pascapanen. PPLI memperkirakan food loss mencapai 25–30 persen dari total produksi komoditas hortikultura—mulai dari proses panen, pengepakan, pengangkutan, hingga penyimpanan di gudang distribusi. Kajian Bappenas bahkan menyebut kerugian ekonomi akibat kehilangan dan pemborosan pangan mencapai Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa tanpa perbaikan signifikan pada rantai dingin, potensi kerugian akan terus membesar.

Tejo menegaskan bahwa pembangunan cold chain berperan vital dalam menjaga kualitas dan memperpanjang masa simpan produk, meski bukan satu-satunya penentu harga. Saat ini, sebagian besar distribusi buah dan sayur masih mengandalkan angkutan konvensional tanpa pendingin. Padahal, komoditas seperti cabai sangat rentan rusak, sementara bawang merah membutuhkan penyimpanan kering. Oleh karena itu, PPLI mendorong penambahan cold storage di pasar induk dan kendaraan berpendingin untuk menekan food loss.

Selain infrastruktur fisik, PPLI menyoroti perlunya sistem informasi produksi dan harga secara realtime hingga tingkat kabupaten/kota. Dengan data yang akurat, pasokan dari daerah surplus dapat segera dimobilisasi ke wilayah yang kekurangan, sehingga gejolak harga dapat diredam. “Jika harga tinggi di satu wilayah, komoditas bisa segera didrop dari wilayah surplus,” ujar Tejo. Ini sejalan dengan upaya stabilisasi harga yang selama ini kerap terkendala oleh kelambatan informasi di lapangan.

Tak berhenti di situ, PPLI juga mendorong penguatan teknologi pascapanen dan hilirisasi produk. Cabai misalnya, dapat diolah menjadi pasta, dan tomat menjadi saus, sehingga petani tidak hanya bergantung pada pasar segar. Kemitraan closed loop antara petani, industri pengolahan, dan eksportir, serta peran agregator, dinilai mampu memperkuat posisi tawar petani dan menstabilkan pasokan jangka panjang.

Di sisi lain, pengembangan rantai dingin masih menghadapi tantangan besar, terutama biaya listrik yang tinggi dan sifat produk musiman yang membuat operasional tidak efisien. Tejo mengakui bahwa hal ini menjadi hambatan utama investasi. Sementara itu, Kementerian Pertanian telah menyiapkan 56 ribu pompa air pada 2026 sebagai langkah mitigasi kekeringan, di samping pemetaan wilayah rawan, perbaikan irigasi, dan percepatan tanam. Potensi produksi beras Januari–Agustus 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton, sedikit meningkat 0,05 persen dari tahun lalu, namun tetap memerlukan mitigasi agar target tersebut tercapai.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah dan swasta mampu berkolaborasi membangun infrastruktur rantai dingin yang ekonomis di tengah tingginya biaya energi. Tanpa terobosan dalam efisiensi energi dan insentif investasi, upaya menekan food loss dan menjaga ketahanan pangan saat kemarau ekstrem akan terus berjalan di tempat.