Iran-Oman Hampir Sepakat soal Selat Hormuz, tapi AS Masih Jadi Penentu

Teheran dan Muskat dikabarkan berada di ambang kesepakatan untuk mengatur lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, namun Iran menegaskan bahwa pembukaan kembali jalur air tersibuk di dunia itu tidak akan terjadi hanya dengan perjanjian bilateral semata. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi, Sabtu (8/8), menyatakan kedua negara "sangat dekat" untuk menyepakati rute pengiriman baru, tetapi syarat-syarat lain, termasuk kompensasi dari Amerika Serikat, masih menjadi ganjalan yang belum terselesaikan.

Kesepakatan antara Iran dan Oman, yang berada di sisi utara dan selatan selat, dianggap sebagai kunci untuk mengakhiri konflik yang dipicu serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu. Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya mengatakan kepada Reuters, Jumat (7/8), bahwa Washington memperkirakan kesepakatan akan segera tercapai sehingga arus minyak normal bisa kembali mengalir. Namun, pernyataan itu kontras dengan sikap Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) yang menegaskan bahwa pembukaan selat sepenuhnya bergantung pada penerimaan Washington atas kondisi-kondisi Iran, bukan pada hasil negosiasi dengan Oman.

Ketegangan di Selat Hormuz, yang sebelum perang mengangkut seperlima pasokan minyak dan gas dunia, telah memicu lonjakan harga energi dan inflasi global. Iran dilaporkan memberlakukan tarif pada kapal tanker minyak dan menembaki kapal yang melintas tanpa izin. Perusahaan minyak nasional Abu Dhabi (ADNOC), salah satu produsen energi terbesar dunia, mengklaim 15 kapalnya telah diserang sejak konflik dimulai, menewaskan satu awak dan melukai 20 lainnya. Serangan terbaru dilaporkan menargetkan kapal pengangkut milik ADNOC dengan rudal saat melintasi selat, meski tidak ada korban jiwa.

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar berita geopolitik jauh. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gangguan di Selat Hormuz berdampak langsung pada harga energi domestik dan inflasi. Kenaikan biaya logistik dan bahan bakar minyak yang dipicu ketidakpastian pasokan global dapat membebani anggaran subsidi dan daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini sebagai sinyal untuk mempercepat diversifikasi sumber energi dan memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah transisi energi yang sedang berjalan.

Juru bicara IRGC, Hossein Mohebbi, menegaskan bahwa pembukaan selat hanya akan terjadi jika AS menerima syarat-syarat Iran, termasuk berhenti mencampuri proses negosiasi regional. "Kapan pun Amerika Serikat menerima kondisi Iran, Selat Hormuz pasti akan dibuka kembali," ujarnya, seperti dikutip Tasnim News. Sementara itu, seorang sumber senior Iran dan dua pejabat regional mengatakan kepada Reuters bahwa usulan kesepakatan dengan Oman akan memberi Teheran kendali atas kapal yang memasuki Teluk—sebuah konsesi besar yang sebelumnya ditolak mentah-mentah oleh pejabat AS. Belum jelas apakah Washington telah mengubah sikapnya, tetapi sinyal-sinyal dari pemerintahan Trump dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan adanya harapan baru, meski Iran kerap membantah adanya perundingan.

Serangan Iran di Selat Hormuz juga beriringan dengan eskalasi serangan kelompok Houthi yang berbasis di Yaman, yang menargetkan kapal-kapal di jalur pelayaran lain di sekitar Semenanjung Arab, antara Laut Merah dan Teluk Aden. Situasi ini menciptakan ancaman ganda bagi rantai pasok energi global, yang berpotensi memperpanjang volatilitas harga dan menguji ketahanan ekonomi negara-negara importir, termasuk Indonesia. Pertanyaannya kini: akankah kesepakatan Iran-Oman benar-benar membuka selat, atau justru menjadi batu loncatan bagi Iran untuk memperkuat posisi tawar di kawasan?