Ma'ruf Amin: NU Harus Jadi Pilar Pendidikan dan Kemandirian Ekonomi Bangsa

Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh berpuas diri sebagai organisasi massa semata. Dalam sebuah forum bertajuk "Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi NU" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, ia mendorong organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu untuk mengambil peran lebih nyata dalam memperkuat umat dan memakmurkan negara.

Menurut Ma'ruf, NU harus bergerak di tiga bidang utama: pendidikan, kemandirian ekonomi, dan penguatan kerukunan. Ia mengingatkan bahwa NU lahir bukan sekadar untuk berkumpul, melainkan untuk memperjuangkan keadilan, menjaga keamanan, dan membawa perbaikan bagi masyarakat. "NU adalah organisasi yang memperjuangkan keadilan, menebarkan keamanan, dan melakukan perbaikan-perbaikan," ujarnya, menegaskan posisi organisasi yang ia nilai strategis bagi masa depan bangsa.

Dalam bidang pendidikan, Ma'ruf memperkenalkan konsep majma'ul bahrain, atau pertemuan dua lautan. Ia membayangkan pendidikan yang memadukan penguasaan ilmu agama yang kuat dengan penguasaan sains dan teknologi. "Pendidikan yang harus kita bangun sekarang ada dua: menyiapkan ulama untuk menjaga umat agar tetap dalam paham yang benar, dan menyiapkan generasi yang menguasai sains dan teknologi untuk membangun bumi," jelasnya. Gagasan ini, menurutnya, menjadi jawaban atas tantangan zaman yang menuntut umat tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga unggul secara intelektual.

Pada sisi ekonomi, Ma'ruf mengingatkan bahwa NU memiliki akar sejarah panjang melalui Nahdlatul Tujjar, gerakan ekonomi yang dirintis para ulama sebelum NU berdiri. Ia menilai kemandirian ekonomi warga NU harus dihidupkan kembali sebagai bagian dari upaya memakmurkan negara. "Gerakan ekonomi ini sudah ada sejak dulu, tinggal kita aktualisasikan kembali," katanya, menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi umat yang nyata.

Dalam konteks kebangsaan, Ma'ruf menekankan pentingnya menjaga tanah air (hifzhul wathon) dan kerukunan melalui empat bingkai: politis, yuridis, sosiologis, dan teologis. Bingkai politis berarti komitmen terhadap konsensus nasional; yuridis memastikan aturan tidak diskriminatif; sosiologis mengoptimalkan kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik; dan teologis mengedepankan narasi kerukunan antarumat beragama. "Semua agama memerintahkan takwa, tetapi bagaimana kita menggunakan narasi kerukunan, bukan narasi konflik," tegasnya.

Ma'ruf juga menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinan di tubuh NU. Ia mendorong al-ishlah, yaitu upaya mendamaikan kelompok yang berkonflik sekaligus memperbaiki arah organisasi agar tetap berlandaskan Fikrah Nahdliyyah yang moderat dan dinamis. Ia mengingatkan warga Nahdliyin untuk memahami alasan dan landasan berorganisasi, tidak sekadar mengikuti arus. Mengutip Syekh Nawawi al-Bantani, ia berpesan agar ber-NU atas dasar hujjah wadihah, alasan yang kuat dan jelas.

Seruan ini datang di tengah dinamika internal NU menjelang muktamar yang akan datang. Para pengamat menilai bahwa pernyataan Ma'ruf merupakan upaya untuk memastikan NU tetap relevan di tengah perubahan sosial dan politik. Dengan menekankan pendidikan yang menguasai teknologi, NU diharapkan mampu melahirkan kader yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga mampu bersaing di era digital.

Bagi warga NU dan masyarakat Indonesia pada umumnya, pesan ini membawa implikasi nyata: pendidikan pesantren harus mulai mengadopsi kurikulum sains dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Kemandirian ekonomi umat juga menjadi agenda yang mendesak, terutama di tengah tantangan ekonomi global. Pertanyaannya, apakah organisasi dan lembaga pendidikan di bawah NU siap beradaptasi dengan tuntutan ini? Jawabannya akan menentukan peran NU dalam pembangunan bangsa ke depan.