Parlemen Bukan Panggung Tunggal: Syed Saddiq Kecam Pemboikotan Sidang RCI Tabung Haji

Sidang khusus Dewan Rakyat Malaysia, Selasa (11/8), menjadi saksi kritik tajam dari Anggota Parlemen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ia menilai parlemen bukanlah panggung tunggal yang berhenti beroperasi ketika seorang perdana menteri tengah sakit. Pernyataan ini muncul di tengah pembahasan laporan Royal Commission of Inquiry (RCI) mengenai Lembaga Tabung Haji (TH), yang justru diwarnai aksi boikot dari kubu oposisi.

Syed Saddiq, yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, menegaskan bahwa meskipun Perdana Menteri Anwar Ibrahim perlu memberikan jawaban atas laporan RCI setelah pulih, lebih dari 221 anggota parlemen yang sehat tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan. "Kami digaji puluhan ribu ringgit, dijamin pensiun, dan menerima berbagai tunjangan, semua itu untuk menjalankan peran check and balances. Namun, kami gagal memenuhi peran tersebut," ujarnya dengan nada kecewa.

Yang menarik, kritik ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga kepada kubu oposisi yang selama ini mengklaim diri sebagai pembela utama kepentingan Melayu-Muslim. Menurut Syed Saddiq, pemboikotan terhadap debat laporan RCI TH merupakan bentuk pengkhianatan terhadap lebih dari 10 juta deposan Muslim yang mempercayakan dana mereka pada lembaga tersebut. "Kami tidak memboikot perdana menteri, tetapi kami memboikot tanggung jawab kami terhadap jutaan deposan TH," tegasnya.

Lebih lanjut, Syed Saddiq menggarisbawahi bahwa laporan RCI TH bukan milik perdana menteri atau partai politik tertentu, melainkan milik publik, khususnya deposan. Ia menyesalkan sikap oposisi yang justru menghindari pembahasan isu krusial ini. "Sangat disayangkan, kami di pihak oposisi yang paling lantang memperjuangkan isu Melayu-Muslim justru memilih memboikot debat tentang institusi terpenting bagi komunitas tersebut," katanya.

Dalam pandangannya, isu TH seharusnya menjadi tanggung jawab bersama semua partai politik, bukan alat untuk saling menyalahkan. Anggota parlemen, menurutnya, harus bekerja sama mencari solusi, belajar dari kesalahan masa lalu, dan melangkah maju. Ia juga menyoroti perlunya pemerintah melampaui sekadar implementasi rekomendasi RCI, termasuk amandemen Undang-Undang Tabung Haji untuk melembagakan perlindungan terhadap penunjukan politik. "Masih banyak yang harus dilakukan, termasuk amandemen UU Tabung Haji, dan ini harus dilembagakan agar tidak ada lagi penunjukan politik," tegasnya.

Selain itu, Syed Saddiq mengingatkan pemerintah untuk merealisasikan suntikan dana fiskal yang telah dijanjikan agar rencana pemulihan TH dapat berjalan. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran bahwa tanpa komitmen finansial yang jelas, upaya rehabilitasi lembaga keuangan keagamaan terbesar di Malaysia itu akan tersendat.

Kritik Syed Saddiq ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai efektivitas parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasannya, terutama ketika terjadi kekosongan kepemimpinan. Di Indonesia, fenomena serupa juga pernah terjadi ketika presiden atau pejabat tinggi lainnya sakit, dan DPR RI tetap melanjutkan agenda kerjanya. Namun, yang membedakan adalah tingkat militansi politik yang seringkali mengorbankan substansi demi kepentingan elektoral. Pertanyaannya, apakah parlemen di kedua negara mampu melepaskan diri dari kepentingan sesaat dan benar-benar fokus pada mandat rakyat? Ke depan, tekanan publik akan semakin kuat bagi para legislator untuk menunjukkan bahwa mereka layak menerima gaji dan tunjangan yang selama ini dinikmati.