Hashim Djojohadikusumo Resmikan 20 Ormas Baru FORMAS, Perkuat Pengawalan Program Pemerintah
Baca dalam 60 detik
- FORMAS menambah 20 organisasi masyarakat, total kini 103, dalam upaya memperluas basis pengawalan kebijakan publik.
- Langkah ini dinilai sebagai respons atas kebutuhan kolaborasi sipil dalam mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis.
- Ke depan, FORMAS diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Hashim Djojohadikusumo, secara resmi mengukuhkan 20 organisasi kemasyarakatan (ormas) baru dalam acara yang digelar di Aula Universitas Podomoro, Jakarta, Jumat malam (7/8). Penambahan ini sekaligus memperingati ulang tahun kedua FORMAS, yang kini menaungi total 103 ormas, termasuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).
Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pembangunan nasional. Hashim, dalam sambutannya yang dikutip Sabtu (8/8), menegaskan bahwa FORMAS lahir dari keprihatinan terhadap masih adanya warga yang belum sejahtera. Ia mengaitkan semangat ini dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya menginginkan rakyat sehat dan Indonesia abadi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai wujud nyata dari keprihatinan tersebut.
Ketua Dewan Pakar FORMAS, Serian Wijatno, menambahkan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara ormas dan pemerintah. "Ini sebagai langkah nyata ormas untuk bergotong royong mendukung dan mengawal program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini," ujarnya. Serian menekankan bahwa ormas tidak boleh menjadi penonton pasif, melainkan harus aktif menjaga persatuan, memberikan pemikiran konstruktif, dan memastikan program pemerintah tepat sasaran.
Senada dengan itu, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati menyatakan bahwa bertambahnya anggota semakin memperkuat barisan masyarakat sipil dalam mendukung pemerintahan Prabowo. "Dengan bertambahnya ormas ini menambah semangat perjuangan kami untuk mendukung dan mengawal seluruh program pemerintah. FORMAS hadir untuk membantu mewujudkan program-program kerakyatan," kata Handojo. Ia menegaskan bahwa FORMAS berkomitmen memastikan setiap kebijakan strategis memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang turut hadir, memberikan perspektif berbeda. Menurutnya, pencapaian target Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan bonus demografi. "Pembangunan juga membutuhkan fondasi spiritual yang kuat untuk menghadapi tantangan global dan menjaga persatuan nasional," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya dimensi moral dalam setiap langkah pembangunan, sebuah nilai yang coba diusung FORMAS.
Bagi pembaca di Indonesia, fenomena ini menarik dicermati. Pertambahan ormas yang berafiliasi dengan FORMAS menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memobilisasi dukungan sipil terhadap agenda pemerintah. Ini bisa menjadi indikator bagaimana kekuatan sosial-organisasi dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi kebijakan, sekaligus menjadi ruang partisipasi publik. Namun, efektivitas pengawalan tersebut masih perlu dibuktikan, terutama dalam hal transparansi dan dampak nyata di lapangan.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana FORMAS mampu menjaga independensinya sebagai pengawal kebijakan, tanpa kehilangan kritisisme. Akankah konsolidasi ini benar-benar menghasilkan perbaikan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat luas, atau justru menjadi alat politik semata? Waktu yang akan menjawab, namun langkah awal ini setidaknya menunjukkan keseriusan dalam membangun sinergi antara negara dan elemen masyarakat sipil.



