Mendag Dorong Perdagangan Berbasis Aturan untuk Perkuat UMKM di Forum BRICS
Baca dalam 60 detik
- Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerukan sistem perdagangan yang adil dan inklusif sebagai kunci pertumbuhan UMKM di negara berkembang.
- Indonesia mengusulkan tiga prioritas pembiayaan UMKM dan empat bidang penguatan rantai nilai global dalam pertemuan BRICS di Jaipur.
- Langkah ini diharapkan membuka akses pasar lebih luas bagi produk UMKM Indonesia di kancah internasional.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan berbasis aturan sebagai fondasi utama pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS yang digelar di Jaipur, India, Jumat (7/8). Pernyataan ini disampaikan di tengah upaya negara-negara berkembang mencari celah pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Budi, sistem perdagangan yang prediktabel, adil, dan inklusif bukan sekadar wacana, melainkan prasyarat agar UMKM mampu menembus pasar internasional. "UMKM adalah pilar ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, hambatan struktural seperti keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi tantangan terbesar," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/8).
Indonesia tidak hanya berhenti pada retorika. Dalam forum tersebut, pemerintah mengajukan tiga prioritas konkret untuk memperluas akses pembiayaan UMKM: pertama, peningkatan literasi keuangan; kedua, perluasan inklusi pembiayaan digital; dan ketiga, diversifikasi skema pembiayaan yang adaptif. Langkah ini dinilai penting mengingat mayoritas UMKM di Tanah Air masih mengandalkan pembiayaan informal dengan bunga tinggi.
Selain pembiayaan, Indonesia juga menyoroti perlunya membangun rantai nilai global yang lebih tangguh. Empat bidang yang diusulkan meliputi penguatan konektivitas infrastruktur transportasi, logistik, dan digital; penyederhanaan prosedur perdagangan; pengembangan kapasitas domestik melalui investasi keterampilan dan inovasi; serta kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif. "Kemajuan di bidang-bidang ini akan membantu negara berkembang menciptakan rantai nilai yang inklusif dan berorientasi pembangunan," tegas Budi.
Di tengah arus digitalisasi, Budi juga menggarisbawahi peran kecerdasan artifisial (AI) dan cloud computing sebagai sumber nilai tambah baru. Indonesia mendorong kerja sama BRICS dalam interoperabilitas dan saling pengakuan (mutual recognition) untuk membangun kepercayaan antarnegara, namun tetap menghormati regulasi nasional masing-masing.
Bagi Indonesia, hasil pertemuan ini memiliki implikasi langsung. Dengan populasi UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit yang menyumbang sekitar 61% PDB nasional, akses pasar yang lebih luas berarti peluang ekspor produk lokal seperti kerajinan, kuliner, dan fesyen ke negara-negara BRICS lain—yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Arab Saudi dan Iran. Namun, tantangan kepatuhan terhadap standar internasional dan kapasitas produksi masih menjadi pekerjaan rumah.
Para pengamat menilai bahwa dorongan Indonesia untuk memperkuat rantai nilai global sejalan dengan tren relokasi manufaktur dunia. Dengan infrastruktur digital yang terus dibangun, Indonesia berpotensi menjadi hub produksi regional. Meski demikian, keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada implementasi di dalam negeri, termasuk reformasi regulasi dan percepatan transformasi digital UMKM.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu bersuara di forum internasional, melainkan sejauh mana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak nyata bagi jutaan pelaku UMKM di daerah. Akankah langkah diplomatik ini diikuti dengan terobosan domestik yang konsisten?
