Modi Pilih Memaafkan Mahasiswa Pengkritiknya: 'Mereka Anak yang Tersesat'

Perdana Menteri India Narendra Modi secara mengejutkan memilih memaafkan para mahasiswa yang terlibat dalam aksi protes dan melontarkan makian kepadanya, seraya menegaskan bahwa menghukum mereka tidak akan menyelesaikan persoalan. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Jumat (31/7) malam, Modi menyebut mereka sebagai "anak-anak yang tersesat" dan menekankan pentingnya membimbing generasi muda daripada membawa mereka ke jalur hukum.

Sikap lunak ini muncul di tengah gelombang demonstrasi terbesar yang mengguncang pemerintahan Modi pada periode ketiganya. Pemicunya adalah kebocoran soal ujian nasional yang memaksa 2 juta siswa menjalani ujian ulang, memicu kemarahan atas minimnya kesempatan bagi kaum muda India. Aksi protes yang berlangsung berbulan-bulan itu sempat memanas ketika demonstran bentrok dengan aparat keamanan di sejumlah kota, termasuk New Delhi, dan melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada perdana menteri.

"Ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan dalam masyarakat beradab, tidak hanya ditujukan kepada saya, tetapi bahkan kepada almarhumah ibu saya. Saya ingin memaafkan mereka," ujar Modi dalam video yang diunggahnya. Ia menambahkan, "Menunjukkan jalan yang benar adalah kewajiban kami. Menghukum mereka, memaksa mereka bolak-balik ke pengadilan, atau menyiksa mereka di masyarakat tidak akan mengubah keadaan."

Namun, di balik nada memaafkan tersebut, aparat kepolisian India tetap bergerak. Sejumlah laporan menyebutkan polisi telah mengajukan tuntutan terhadap ratusan demonstran, serta meminta platform media sosial seperti Meta dan X untuk menurunkan konten yang dianggap melecehkan atau memanipulasi citra perdana menteri. Kelompok penggerak aksi, Cockroach Janta Party (CJP), bahkan mengeklaim ratusan mahasiswa masih ditahan di berbagai negara bagian, bertentangan dengan janji pemerintah untuk mencabut kasus terhadap pengunjuk rasa.

Krisis ini akhirnya mereda setelah Menteri Pendidikan mengundurkan diri dan pemerintah menyetujui tuntutan pengunjuk rasa, termasuk reformasi sistem ujian dan penghentian proses hukum terhadap demonstran. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah Modi juga memperkenalkan RUU di parlemen untuk mengubah undang-undang yang mengatur ujian publik, dengan usulan hukuman penjara lebih lama dan denda lebih tinggi bagi mereka yang terlibat kebocoran soal.

Menariknya, sejak protes dimulai, Modi semakin aktif menggunakan Instagram—platform yang justru menjadi basis dukungan CJP—untuk berkomunikasi langsung dengan anak muda. Strategi ini terbilang cerdik mengingat CJP, yang baru diluncurkan pada Mei, telah mengumpulkan pengikut lebih banyak daripada partai berkuasa, yakni 26 juta berbanding 9,6 juta. Langkah Modi untuk memaafkan para pengkritiknya dapat dibaca sebagai upaya meredam gejolak sekaligus merangkul kembali generasi muda yang kecewa.

Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran berharga. Di tengah maraknya aksi demonstrasi mahasiswa, pendekatan dialogis dan penghindaran kriminalisasi sering kali lebih efektif dalam meredakan ketegangan sosial. Namun, pemerintah juga perlu memastikan adanya perbaikan sistemik, seperti transparansi dalam penyelenggaraan ujian dan perluasan akses pendidikan, agar kepercayaan publik tidak tergerus. Pertanyaannya, akankah sikap memaafkan Modi ini diikuti dengan kebijakan yang benar-benar menjawab akar masalah, atau sekadar strategi politik sesaat?