Prabowo Siap Berkunjung ke Korea Utara atas Permintaan Seoul: Membuka Ruang Dialog Baru
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya mengunjungi Korea Utara untuk membuka dialog, menyusul permintaan langsung dari Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung saat pertemuan di Seoul pada April lalu.
- Langkah ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang ingin menjaga hubungan baik dengan semua pihak, sekaligus menjadi jembatan potensial dalam meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.
- Meski tawaran dialog dari Seoul kerap ditolak Pyongyang, peran mediasi Indonesia dinilai dapat membuka peluang baru, terutama dengan rekam jejak Prabowo yang juga bersedia menjadi penengah dalam konflik Iran.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kesediaannya untuk mengunjungi Korea Utara demi membuka kanal dialog, sebuah tawaran yang muncul setelah permintaan langsung dari Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di hadapan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada Jumat (31/7), menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan setara dengan semua negara, termasuk dua kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menceritakan bahwa saat kunjungannya ke Seoul pada April lalu, Lee Jae Myung meminta dirinya untuk menjembatani komunikasi dengan Pyongyang. "Saya katakan, dengan segala hormat dan kerelaan, jika Anda meminta saya, saya akan pergi," ujarnya. Sikap ini, menurut Prabowo, sejalan dengan prinsip Indonesia yang tidak mencampuri urusan domestik negara lainโsebuah posisi yang dipegang teguh sejak lama.
Menanggapi hal tersebut, kantor kepresidenan Korea Selatan menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia, bersama negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan Seoul dan Pyongyang, dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian di Semenanjung Korea. Pihak Lee juga mengaku terus menjajaki kerja sama dengan negara-negara sahabat untuk mencapai tujuan tersebut.
Langkah ini bukan yang pertama bagi Prabowo dalam menawarkan diri sebagai mediator. Pada Maret lalu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Prabowo bersedia menjadi penengah dalam konflik Iran, dengan tujuan mendinginkan dan meredakan ketegangan di kawasan. Hal ini menunjukkan pola konsisten dari kepemimpinan Prabowo yang aktif dalam diplomasi internasional, meski Indonesia secara tradisional menganut kebijakan luar negeri non-blok.
Di sisi lain, upaya Lee Jae Myung untuk meredakan ketegangan dengan Korea Utara sejak menjabat tahun lalu kerap menemui jalan buntu. Pyongyang bahkan telah mendeklarasikan Korea Selatan sebagai "negara bermusuhan" sejak 2024, dan berulang kali menolak tawaran dialog. Dalam konteks ini, tawaran mediasi Indonesia bisa menjadi angin segar, meski efektivitasnya masih diuji oleh dinamika politik yang kompleks di kawasan.
Bagi Indonesia, tawaran ini tidak hanya memperkuat citra sebagai negara yang aktif dalam perdamaian dunia, tetapi juga berpotensi meningkatkan posisi tawar dalam hubungan bilateral dengan kedua Korea. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemauan politik Pyongyang, yang selama ini cenderung menutup diri. Pertanyaannya, apakah langkah Prabowo ini akan menjadi terobosan nyata atau sekadar gestur diplomatik yang belum tentu membuahkan hasil? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi inisiatif ini setidaknya menunjukkan bahwa Indonesia siap mengambil peran lebih besar di panggung global.



