Dana Kompensasi Rp28 Triliun ala Trump Dibatalkan, Konfirmasi Jaksa Agung AS Kian Terkatung

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya mengakui bahwa dana kompensasi senilai USD1,8 miliar (sekitar Rp28 triliun) yang dirancang untuk membantu sekutu politiknya telah "mati". Namun, pernyataan yang disampaikan di Camp David, Jumat (1/8/2026), itu justru memicu kebuntuan baru dalam negosiasi dengan dua senator Republik yang menahan konfirmasi calon Jaksa Agung, Todd Blanche.

Di satu sisi, Trump menegaskan bahwa para pejabat administrasinya telah sepakat untuk tidak melanjutkan dana tersebut. Namun, di sisi lain, ia masih bersikeras bahwa para pendukungnya yang dihukum—termasuk mereka yang terlibat dalam serangan Capitol pada 6 Januari 2021—layak menerima kompensasi. Pernyataan kontradiktif ini muncul hanya beberapa jam setelah unggahan media sosial dini hari yang menyebut para pendukungnya "masih menderita" dan "banyak yang hancur".

Ketegangan ini berpusat pada dua senator kunci: John Cornyn dari Texas dan Thom Tillis dari Carolina Utara. Keduanya menolak memberikan suara untuk konfirmasi Blanche hingga ada jaminan tertulis bahwa dana kontroversial tersebut benar-benar dibatalkan. Tillis, yang akan pensiun pada Januari mendatang, menegaskan bahwa pernyataan lisan Trump tidak cukup. "Presiden hari ini memperjelas bahwa dana itu masih hidup, justru itulah mengapa kami mencoba mengakhirinya secara formal," ujarnya.

Departemen Kehakiman sebenarnya telah menyodorkan draf bahasa yang menyatakan perintah Blanche pada 18 Mei yang membentuk dana tersebut "dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum". Namun, Cornyn dan Tillis masih menunggu komitmen tertulis yang lebih kuat, termasuk klarifikasi terkait kekebalan audit pajak yang disebut dapat mencakup lebih dari 100 anak perusahaan Trump Organization. Blanche sendiri membantah perluasan cakupan tersebut, tetapi para senator menilai janji lisan tidak cukup mengikat.

Di balik layar, penasihat hukum Trump, Boris Epshteyn, disebut-sebut menjadi penghalang utama tercapainya kesepakatan. Tiga sumber yang mengetahui langsung negosiasi mengungkapkan hal ini kepada Associated Press, meski juru bicara Gedung Putih, Steven Cheung, membantah keras. "Mereka yang mencoba menyalahkan Presiden atau timnya tidak tahu apa-apa," kata Cheung, seraya menegaskan Blanche adalah kandidat yang tepat dan harus segera dikonfirmasi.

Kebuntuan ini terjadi di tengah meningkatnya kritik dari sesama senator Republik. John Kennedy dari Louisiana menyatakan mayoritas senator Republik tidak nyaman dengan dana tersebut. "Blanche bilang itu mati, dan dia bersaksi bahwa itu tidak akan kembali. Tapi entah kenapa, ada yang tidak mau menuliskannya," ujarnya. Sementara itu, Tillis mengecam keras gagasan kompensasi bagi para perusuh Capitol, menyebut mereka sebagai "kriminal yang menyerang polisi dan menodai Capitol"—bukan patriot seperti yang diklaim Trump.

Di tengah kekisruhan ini, pengacara Trump juga mengajukan banding atas putusan hakim yang mengecam penyelesaian gugatan Trump terhadap IRS sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Hakim bahkan merekomendasikan sanksi disipliner bagi salah satu pengacara Trump dan mengkritik keterlibatan Blanche dalam penyelesaian tersebut. Blanche membantah semua tuduhan itu, tetapi kasus ini menambah lapisan kompleksitas bagi masa depannya.

Bagi Indonesia, dinamika politik AS ini patut dicermati. Ketidakpastian di pucuk pimpinan Departemen Kehakiman AS dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dan ekonomi, termasuk hubungan dagang dan investasi. Selain itu, cara Trump menangani tekanan internal menunjukkan gaya kepemimpinan yang reaktif dan sulit diprediksi, yang berisiko bagi stabilitas pasar global. Pertanyaannya, akankah Trump tetap bertahan pada pendiriannya atau akhirnya menyerah pada tuntutan senator demi melancarkan agenda politiknya? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan AS dalam beberapa bulan ke depan.