Kesepakatan Gaza ala Trump: Hamas Minta Israel Buktikan Komitmen Lebih Dulu

Kesepakatan damai yang digadang-gadang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai tonggak besar untuk mengakhiri perang di Gaza masih menggantung. Seorang pejabat senior Hamas, seperti dikutip Reuters, menegaskan bahwa implementasi kesepakatan tersebut baru akan berjalan jika Israel lebih dulu memenuhi komitmennya dalam perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani tahun lalu di Sharm el-Sheikh, Mesir.

Trump, melalui platform Truth Social, mengumumkan bahwa "Board of Peace"-nya telah mencapai kesepakatan untuk melucuti senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya. Namun, pengumuman ini muncul di tengah upaya yang selama berbulan-bulan gagal menjaga gencatan senjata tetap berjalan. Ketidakjelasan sikap kedua belah pihak—Israel dan Hamas—menjadi pertanyaan besar: apakah kesepakatan ini benar-benar akan dieksekusi atau hanya menjadi wacana politik belaka?

Hamas, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa langkah pertama menuju kesepakatan adalah komitmen Israel untuk "menghentikan pembunuhan dan mengakhiri serangannya." Sementara itu, seorang pejabat Israel menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari Garis Kuning—garis demarkasi militer yang disepakati dalam gencatan senjata—kecuali Hamas melakukan perlucutan senjata secara nyata. Polisi Menteri Itamar Ben-Gvir, yang memimpin partai sayap kanan Jewish Power, bahkan menyebut draf kesepakatan itu tidak dapat diterima dan menuntut kebijakan pembunuhan terhadap pemimpin Hamas terus dilanjutkan.

Di lapangan, skeptisisme warga Gaza sangat terasa. Hanya beberapa jam setelah pengumuman Trump, otoritas medis Gaza melaporkan satu warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel. Seorang warga Gaza, Samir Ayad, yang tinggal di tenda pengungsian, menyampaikan keprihatinannya langsung kepada Trump: "Anda harus memulainya dari sisi Anda. Gencatan senjata, hentikan pembunuhan, dan selesaikan penarikan tentara Israel dari Jalur Gaza." Ayad mengaku tidak melihat adanya perubahan nyata dari apa yang dikatakan Trump.

Ghazi Hamad, pejabat Hamas yang terlibat dalam negosiasi, menyatakan kelompoknya siap menerima kesepakatan yang ia sebut "sulit dan menyakitkan." Namun, ia menghindari istilah "perlucutan senjata" dan lebih memilih menyebutnya sebagai "kerangka komprehensif" yang bergantung pada implementasi fase pertama perjanjian Sharm el-Sheikh oleh Israel. Dalam perjanjian itu, Israel diwajibkan mengakhiri serangan di Gaza, menarik pasukan ke posisi Oktober, dan meningkatkan aliran barang serta bantuan. Hanya setelah itu Hamas bersedia menyerahkan senjatanya untuk disimpan oleh Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG), badan teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengelola wilayah tersebut.

Peta jalan yang dipublikasikan Board of Peace juga mengatur proses "penonaktifan dan penyimpanan senjata berat, lokasi produksi militer, gudang senjata, dan terowongan" yang akan diawasi NCAG. Proses ini akan dikaitkan dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah yang dikuasainya di Gaza. Namun, ketegangan masih tinggi. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menolak kesepakatan itu dan menegaskan kebijakan pembunuhan terhadap pemimpin Hamas harus terus berlanjut.

Bagi Indonesia, konflik Gaza selalu memiliki resonansi mendalam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pemerintah dan publik Indonesia kerap menyuarakan solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Kesepakatan damai yang diinisiasi Trump ini, jika benar-benar terwujud, dapat membuka peluang rekonstruksi Gaza yang juga melibatkan negara-negara donor seperti Indonesia. Namun, ketidakpastian yang masih menyelimuti implementasi kesepakatan membuat prospek tersebut masih jauh dari kata pasti. Pertanyaannya, akankah Israel benar-benar menghentikan serangan dan menarik pasukannya, atau kesepakatan ini hanya akan menjadi catatan kaki lain dalam sejarah panjang konflik yang tak kunjung usai?