Gelombang Migran ke Ceuta Mereda: Spanyol Klaim Separuh Sudah Kembali, Ribuan Masih Terjebak

Spanyol akhirnya bernapas lega setelah gelombang besar migran yang membanjiri wilayah kantong Ceuta di Afrika Utara mulai surut. Pemerintah Madrid mengonfirmasi bahwa sekitar separuh dari puluhan ribu orang yang menerobos perbatasan sejak Kamis pagi telah kembali ke Maroko secara sukarela, menyusul operasi pengamanan gabungan yang melibatkan aparat kedua negara.

Kementerian Dalam Negeri Spanyol mencatat hampir 50.000 orang menyeberang ke Ceuta dalam waktu kurang dari 48 jam, sebuah angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sekitar 25.000 di antaranya telah berbalik arah, sebagian besar karena kesulitan mendapatkan makanan dan tempat tinggal di wilayah yang hanya seluas 18,5 kilometer persegi itu. Gubernur setempat, Juan Jesus Vivas, bahkan memperkirakan jumlah penerobos bisa mencapai 60.000 orang, dengan 34 orang dilaporkan tewas, termasuk 19 jenazah yang ditemukan di perairan sekitar perbatasan.

Gelombang migrasi ini memicu perpecahan di kancah politik Eropa. Prancis langsung meningkatkan pemeriksaan di perbatasan dengan Spanyol, sementara Italia mengancam akan menangguhkan keanggotaan Spanyol dalam kawasan Schengen yang bebas visa. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah luar biasa demi melindungi perbatasan, termasuk suspensi perjanjian terbuka tersebut. Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, bahkan menuding kebijakan amnesti migran Spanyol sebagai pemicu "perdagangan manusia", yang langsung memicu protes diplomatik dari Madrid.

Di lapangan, ketegangan masih terasa. Reuters melaporkan aparat Maroko menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang berkumpul di dekat pagar perbatasan, sementara kendaraan militer Spanyol berjajar di sisi lain. Beberapa ratus orang terlihat kembali ke Maroko melalui lubang di pagar, dengan keluhan kehabisan makanan dan tempat berteduh. Seorang pemuda asal Tangier mengaku menyesal telah ikut serta: "Saya bahkan tidak tahu mengapa saya datang, dan sekarang saya pulang. Saya belum makan sejak kemarin siang."

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, yang mengunjungi Ceuta pada Jumat, menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan "pelanggaran kedaulatan teritorial Spanyol". Ia berjanji mempercepat pemulangan para imigran ilegal dengan kerja sama penuh dari Maroko. Namun, di balik itu, muncul pertanyaan besar: mengapa gelombang kali ini begitu masif? Menteri Kebijakan Wilayah, Angel Victor Torres, mengaitkannya dengan putusan Mahkamah Agung Spanyol awal bulan ini yang melarang penolakan cepat terhadap migran yang dicegat di laut. Keputusan ini, menurut pengamat, secara tidak langsung membuka celah bagi lebih banyak orang untuk mencoba peruntungan.

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi cermin betapa kompleksnya isu migrasi dan kebijakan perbatasan. Sebagai negara kepulauan dengan jalur pelayaran sibuk, Indonesia kerap menghadapi tantangan serupa, terutama dalam menangani imigran gelap yang menjadikan kepulauan Riau atau Aceh sebagai titik transit. Kebijakan yang terlalu longgar bisa memicu gelombang kedatangan, sementara pendekatan keras kerap menuai kritik hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia perlu mencermati bagaimana Spanyol menyeimbangkan keamanan, diplomasi, dan kemanusiaan dalam situasi darurat seperti ini.

Ke depan, tekanan terhadap Spanyol diperkirakan belum berakhir. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatasi kewenangan penolakan cepat, serta kebijakan amnesti yang terus berjalan, Ceuta dan Melilla—dua kantong Spanyol di Afrika Utara yang menjadi satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan Afrika—akan tetap menjadi titik rawan. Pertanyaannya, apakah Madrid mampu mempertahankan kendali tanpa mengorbankan komitmen kemanusiaannya? Atau justru krisis ini akan memaksa Eropa untuk kembali mempertanyakan relevansi perjanjian Schengen yang selama ini menjadi pilar integrasi?