Distribusi 5,54 Juta Buku ke Sekolah Dinilai Sia-sia Tanpa Budaya Baca: Skor Literasi Nasional Masih 40,6

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mendistribusikan 5,54 juta eksemplar buku ke 24.609 sekolah di seluruh Indonesia baru menyentuh separuh jalan. Tanpa diiringi upaya serius menumbuhkan budaya baca, gelontoran buku itu dikhawatirkan hanya menjadi pajangan di rak perpustakaan, tidak mampu mendongkrak tingkat literasi nasional yang masih memprihatinkan.

Pernyataan itu disampaikan Lestari menanggapi aksi simbolis Menteri Abdul Mu'ti di Kudus, Jawa Tengah, akhir pekan lalu. Menurut politikus yang juga duduk di Komisi X DPR ini, rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu memang menjadi salah satu akar persoalan literasi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa distribusi hanyalah pintu masuk; yang jauh lebih menentukan adalah seberapa besar masyarakat mau membuka dan menyerap isi buku tersebut.

Data terbaru memperkuat kekhawatiran itu. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dirilis Perpustakaan Nasional pada Maret 2026 baru menyentuh skor 40,6 dari skala 100. Lebih rinci, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan pemahaman tekstual siswa hanya 49,21 persen, sementara pemahaman inferensial—kemampuan membaca makna tersirat—lebih rendah lagi, yakni 43,21 persen. Angka-angka ini, menurut Lestari, mengindikasikan fondasi literasi yang belum kuat.

Persoalan literasi di Indonesia memang tidak sesederhana kurangnya buku. Lestari memetakan setidaknya empat hambatan struktural: kesenjangan antardaerah yang timpang, kuatnya tradisi lisan dibanding tulisan, harga buku yang relatif mahal bagi sebagian masyarakat, dan minimnya dukungan lingkungan keluarga dalam membiasakan membaca. Faktor terakhir ini kerap luput dari perhatian padahal menjadi fondasi awal pembentukan kebiasaan.

Menariknya, meski penetrasi internet di Indonesia tergolong tinggi, indeks literasi digital nasional pada 2025 justru stagnan di angka 44,53. Ini menunjukkan bahwa akses teknologi tidak otomatis berbanding lurus dengan kemampuan memilah, memahami, dan memanfaatkan informasi secara kritis. Lestari menegaskan, kemampuan literasi digital harus dikejar bersamaan dengan literasi dasar, bukan berjalan sendiri-sendiri.

"Distribusi buku adalah langkah awal yang penting untuk mengatasi salah satu problem utama literasi, yaitu rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Namun, tanpa diikuti upaya peningkatan minat dan budaya baca, program ini dikhawatirkan tidak akan mencapai tujuan utamanya," ujar Lestari dalam keterangan resminya, Senin (pekan ini).

Ia pun mendorong agar program literasi dirancang secara terpadu, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pegiat literasi, dan masyarakat. Kolaborasi ini, menurutnya, tidak bisa instan dan harus berkelanjutan. "Bangsa dengan aspek literasi rendah akan tertatih-tatih dalam bersaing di kancah global," tegasnya, mengingatkan bahwa daya saing sumber daya manusia Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas literasi hari ini.

Bagi Indonesia, persoalan literasi bukan sekadar urusan pendidikan, melainkan juga fondasi bagi produktivitas ekonomi dan inovasi. Tenaga kerja yang mampu berpikir kritis dan memproses informasi kompleks menjadi prasyarat untuk menarik investasi berkualitas dan mendorong hilirisasi industri. Jika skor literasi stagnan, target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 akan semakin berat dicapai.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana pemerintah mengukur dampak distribusi buku ini secara konkret. Apakah akan ada evaluasi berkala terhadap peningkatan minat baca di sekolah-sekolah penerima? Tanpa indikator yang jelas dan akuntabel, program senilai miliaran rupiah ini berisiko menjadi seremonial belaka. Momentum peringatan Hari Buku Nasional dan berbagai agenda literasi lain bisa menjadi pintu masuk untuk memastikan bahwa buku yang telah dikirim benar-benar dibaca, bukan sekadar dihitung.