Imbal Hasil SBN Tembus 7,14 Persen: Konflik Timur Tengah Menguji Daya Tahan Pasar Obligasi RI
Baca dalam 60 detik
- Yield SBN tenor 10 tahun naik 31 basis poin dalam tiga bulan terakhir menjadi 7,14 persen, seiring gejolak harga minyak dan aksi risk-off global.
- Investor asing justru mencatat net buy Rp32,09 triliun pada kuartal II 2026, menandakan kepercayaan terhadap fundamental fiskal Indonesia tetap terjaga.
- Eskalasi konflik AS-Iran berpotensi menekan APBN melalui pembiayaan utang yang lebih mahal, meski pemerintah mengklaim pengelolaan fiskal tetap prudent.
Konflik yang kembali memanas di Timur Tengah mendorong imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun melonjak ke 7,14 persen pada akhir triwulan II 2026, naik 31 basis poin dibandingkan kuartal sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa gejolak geopolitik ini memicu kenaikan harga minyak dunia dan memperbesar kekhawatiran inflasi global, yang pada akhirnya memicu aksi risk-off di pasar obligasi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (30/7/2026), Purbaya menegaskan bahwa kinerja pasar SBN tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Meski yield mengalami kenaikan, ia menyebutkan bahwa investor nonresiden masih mencatatkan net buy sebesar Rp32,09 triliun sepanjang triwulan II 2026. Angka ini menunjukkan bahwa persepsi risiko terhadap Indonesia masih lebih baik dibandingkan beberapa negara emerging market lainnya.
Fenomena kenaikan yield tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejak awal tahun, Turki mencatat kenaikan yield hingga 524 basis poin, disusul Filipina 148 bps, Brasil 106 bps, Korea Selatan 92 bps, Polandia 59 bps, dan Afrika Selatan 55 bps. Perbandingan ini menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif moderat, dengan kenaikan 122 bps secara year-to-date per 30 Juli 2026. Namun, tekanan terhadap pasar obligasi domestik diperkirakan masih akan berlanjut seiring ketidakpastian konflik AS-Iran pasca gencatan senjata yang rapuh.
Bagi investor domestik, kenaikan yield SBN sebenarnya membuka peluang imbal hasil yang lebih menarik. Namun, di sisi lain, hal ini juga berimplikasi pada meningkatnya beban bunga utang pemerintah. Hingga triwulan II 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452,0 triliun, tumbuh 59,4 persen secara year-on-year. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh penerbitan utang baru yang harus bersaing dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.
Purbaya menekankan bahwa pengelolaan pembiayaan utang tetap dilakukan secara prudent dan terukur, dengan memperhatikan likuiditas pemerintah dan kondisi kas yang optimal. Ia juga menyoroti realisasi pendapatan negara yang tumbuh kuat 21,4 persen menjadi Rp1.459,4 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun atau tumbuh 17,8 persen. Dengan demikian, defisit anggaran masih berada dalam batas yang dapat dikelola, meskipun tekanan global terus menguji ketahanan fiskal.
Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan dengan biaya utang yang semakin mahal. Jika konflik Timur Tengah berlarut-larut, tekanan inflasi global dapat memaksa bank sentral di berbagai negara, termasuk Bank Indonesia, untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi daya tarik SBN di mata investor asing, meskipun saat ini aliran modal asing masih tercatat positif.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah seberapa jauh pemerintah mampu menjaga kredibilitas fiskal di tengah gejolak eksternal. Dengan belanja negara yang tumbuh hampir 18 persen, terutama untuk belanja pemerintah pusat yang naik 29,4 persen, ruang fiskal semakin sempit. Apakah pemerintah akan mengandalkan utang baru atau mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menutup defisit? Jawabannya akan menentukan arah pasar obligasi Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.
