Investasi Asing ke Vietnam Melonjak 58 Persen, Jakarta Perlu Cermati Strategi Seleksi Proyek
Baca dalam 60 detik
- Sepanjang JanuariโJuli 2026, Vietnam membukukan komitmen investasi asing senilai 38 miliar dolar AS, tumbuh 58 persen dibanding periode sama tahun lalu.
- Pemerintah Vietnam mulai menerapkan kebijakan selektif: hanya proyek berteknologi tinggi, berdaya saing, dan ramah lingkungan yang diprioritaskan, seiring aturan pajak minimum global.
- Perombakan regulasi dan percepatan infrastruktur menjadi kunci Hanoi untuk mempertahankan daya tarik di tengah persaingan ketat Asia Tenggara; Indonesia dapat menjadikan langkah ini sebagai pembanding.

Vietnam mencatatkan lonjakan signifikan arus masuk investasi asing pada tujuh bulan pertama 2026, dengan total modal terdaftar menembus 38 miliar dolar AS atau melesat 58 persen secara tahunan. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa Hanoi berhasil memperkuat posisinya sebagai tujuan utama manufaktur global dan industri berteknologi tinggi, sekaligus memberikan tekanan kompetitif bagi negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.
Berdasarkan data Badan Statistik Nasional (NSO) di bawah Kementerian Keuangan Vietnam, realisasi investasi juga menunjukkan kinerja impresif. Dana yang tercatat mengalir mencapai 15,2 miliar dolar AS sepanjang JanuariโJuli, tumbuh 11,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini merupakan level realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan 82,6 persen di antaranya terserap ke sektor manufaktur dan pengolahan. Artinya, korporasi multinasional terus memperluas pabrik dan fasilitas produksi mereka di negeri itu.
Fenomena ini tidak lepas dari perubahan strategi Hanoi yang mulai menerapkan kebijakan selektif terhadap investasi asing. Melalui Resolusi 10-NQ/TW yang diterbitkan 8 Juni lalu, pemerintah Vietnam tidak lagi mengejar kuantitas proyek, melainkan memprioritaskan investasi yang membawa teknologi maju, menjalin keterkaitan dengan perusahaan domestik, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi jawaban atas melemahnya efektivitas insentif pajak tradisional akibat penerapan pajak minimum global.
Dari sisi komposisi, sektor manufaktur dan pengolahan masih mendominasi komitmen investasi baru dengan porsi 55 persen atau setara 11,6 miliar dolar AS. Menyusul di belakangnya, sektor produksi dan distribusi listrik, gas, dan air menarik 3,1 miliar dolar AS. Singapura menjadi investor terbesar dengan nilai 7,5 miliar dolar AS, diikuti Korea Selatan (5,6 miliar), Hong Kong (2,9 miliar), dan China (1,7 miliar). Yang menarik, jumlah proyek baru hanya naik 7,8 persen menjadi 2.429 proyek, tetapi nilai modalnya berlipat 2,1 kali lipat โ indikasi pergeseran ke proyek-proyek berskala lebih besar.
Kementerian Keuangan Vietnam menilai percepatan arus modal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi negara tersebut, terutama di sektor-sektor strategis seperti manufaktur berteknologi tinggi, produksi energi, dan pengolahan industri. Untuk mempertahankan momentum, Hanoi berkomitmen melakukan reformasi kelembagaan, membangun infrastruktur strategis, mengembangkan tenaga kerja, serta gencar mempromosikan investasi. Langkah konkret yang diusulkan antara lain mempercepat prosedur administrasi di bidang investasi, pertanahan, konstruksi, dan persetujuan lingkungan, khususnya untuk proyek semikonduktor, kecerdasan buatan, pusat data, dan energi terbarukan.
Di sisi lain, Vietnam juga menunjukkan ekspansi investasi ke luar negeri yang agresif. Perusahaan domestik menanamkan modal 2,4 miliar dolar AS di luar negeri pada periode yang sama, melonjak 4,5 kali lipat. Laos menjadi tujuan utama dengan 638,3 juta dolar AS, disusul Kamboja (449,9 juta) dan Indonesia (308,6 juta). Menariknya, pasar-pasar baru seperti India, Filipina, dan Kazakhstan mulai dilirik investor Vietnam, terutama untuk sektor infrastruktur, logistik, dan energi.
Bagi Indonesia, pencapaian Vietnam ini menjadi cermin yang patut dipelajari. Ketika Hanoi berhasil menarik investasi berkualitas melalui kebijakan selektif dan perbaikan iklim usaha, Jakarta perlu mengevaluasi daya saingnya. Persaingan memperebutkan investasi asing di Asia Tenggara semakin ketat, dan kehadiran pajak minimum global menuntut negara-negara berkembang mencari cara baru untuk menarik modal, tidak lagi sekadar mengandalkan insentif fiskal.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Indonesia mampu meniru langkah Vietnam dalam menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas investasi. Reformasi regulasi yang transparan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci yang tidak bisa ditawar. Jika tidak, bukan tidak mungkin aliran modal asing yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan akan semakin banyak dialihkan ke negara tetangga yang lebih siap.



