Negosiasi Venezuela Tanpa Machado: Jalan Baru atau Sekadar Formalitas?

Pemerintahan interim Venezuela dan sebagian kalangan oposisi dijadwalkan memulai perundingan pada Sabtu (31 Juli) dengan dukungan penuh Washington. Namun, absennya figur paling populer, Maria Corina Machado, dari meja perundingan menimbulkan tanda tanya besar tentang legitimasi dan arah proses politik yang sedang dibangun pasca-intervensi AS.

Negosiasi ini merupakan kelanjutan dari pengaruh Amerika Serikat yang belum pernah terjadi sebelumnya di Venezuela sejak operasi Januari lalu yang menyingkirkan Nicolas Maduro dan mengangkat Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara. Delegasi pemerintah akan dipimpin oleh Jorge Rodriguez, saudara laki-laki Delcy dan ketua Majelis Nasional yang telah lama menjadi negosiator dalam berbagai perundingan sebelumnya. Sementara itu, kubu oposisi akan dikomandoi oleh Dinorah Figuera, yang menurut tiga sumber yang mengetahui masalah ini, dipilih langsung oleh AS karena dianggap mewakili koalisi legislatif 2015 yang masih diakui Washington sebagai lembaga legislatif terakhir yang dipilih secara demokratis.

Keputusan untuk menepikan Machado, penerima Nobel Perdamaian yang memenangkan suara mayoritas dalam pemilu 2024 yang disengketakan, memicu kekhawatiran di kalangan pengamat. Machado, yang selama ini hidup dalam pelarian dan baru kembali ke Venezuela untuk membantu korban gempa bumi Juni lalu, menegaskan tidak akan menghalangi "kemajuan nyata" dalam perundingan. Namun, ia mensyaratkan keberhasilan proses ini diukur dari pemulihan institusi demokrasi, pembebasan tahanan politik, dan penjadwalan pemilu yang kredibel.

Ketidakhadiran Machado, menurut Ricardo Rios dari konsultan risiko politik Poder y Estrategia, secara efektif mengecualikan segmen penting masyarakat Venezuela. Meski demikian, Rios menilai perpecahan yang sudah mengakar di kubu oposisi membuat absennya Machado tidak serta-merta memicu fragmentasi baru. Sumber lain yang dekat dengan negosiasi menyebutkan bahwa Machado bahkan tidak mengetahui rencana perundingan sebelum kunjungan Figuera ke Caracas pada pertengahan Juni, dan ia tidak diundang karena bukan anggota majelis 2015.

Seorang sumber yang mengetahui jalannya negosiasi menilai langkah Machado menjauhkan diri justru tepat. "Jika negosiasi berhasil dan menghasilkan pemilu bebas, dia akan menjadi presiden perempuan pertama Venezuela. Jika gagal, dia telah membuktikan bahwa perundingan membutuhkan perwakilan yang memiliki legitimasi dan diterima publik," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi dilema yang dihadapi Machado: berpartisipasi dalam proses yang dianggap kurang representatif atau menjaga jarak untuk mempertahankan kredibilitas politiknya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Machado tetap dipersilakan bergabung jika didukung oleh rakyat Venezuela. "Agar Venezuela mencapai rekonsiliasi, setiap elemen masyarakat harus terwakili. Maria Corina jelas merupakan elemen penting," kata Rubio, seraya menambahkan bahwa AS hanya berperan sebagai fasilitator, bukan penentu. Namun, keterlibatan AS juga menjadi tameng keamanan bagi oposisi yang kerap menghadapi penahanan dan tuntutan politik, seperti diungkapkan salah satu sumber oposisi.

Pemerintah interim sendiri berencana mendesak pencabutan sisa sanksi AS dalam perundingan ini. Sebelumnya, Washington telah melonggarkan sanksi di sektor minyak, gas, dan emas sebagai imbalan atas komitmen pemilu yang adil. Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kesepakatan serupa untuk pemilu 2024 gagal total—Machado justru dilarang maju, dan Maduro tetap berkuasa meskipun hasil pemilu dianggap curang oleh pengamat internasional.

Bagi Indonesia, dinamika Venezuela ini relevan sebagai cermin bagaimana intervensi asing dan perpecahan internal dapat mempersulit transisi demokrasi. Negeri ini juga mengingatkan bahwa stabilitas politik tidak cukup hanya dengan pergantian kekuasaan, tetapi membutuhkan rekonsiliasi yang inklusif dan penguatan institusi. Pertanyaannya, akankah perundingan yang berlangsung tanpa Machado ini benar-benar membuka jalan bagi pemilu yang kredibel, atau justru menjadi formalitas politik yang memperpanjang krisis?