Voucher Bulanan untuk Desa di Korea Selatan: Solusi atau Sekadar Stimulus Sesaat?

Di tengah laju urbanisasi yang tak terbendung, Korea Selatan mencoba cara baru untuk menghidupkan kembali desa-desa yang kehilangan penduduk: memberikan voucher bulanan kepada setiap warga. Program yang digagas pemerintah ini tidak hanya menyuntikkan uang ke kantong warga, tetapi juga memicu geliat ekonomi lokal—sekaligus memunculkan pertanyaan apakah solusi ini mampu bertahan dalam jangka panjang.

Okcheon, sebuah kabupaten berpenduduk sekitar 50.000 jiwa di Provinsi Chungcheong Utara, menjadi salah satu pionir. Sejak Desember tahun lalu, setiap warga yang memenuhi syarat menerima voucher senilai 150.000 won (sekitar Rp1,7 juta) per bulan. Voucher ini dapat digunakan di berbagai usaha lokal, mulai dari pasar tradisional hingga supermarket keliling yang baru diluncurkan. Hasilnya, dalam beberapa bulan saja, populasi Okcheon bertambah sekitar 2.000 orang—kembali menembus angka 50.000 untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir.

Bagi sebagian warga, program ini adalah berkah. Seorang penata rambut berusia 33 tahun, Yang Hee-su, yang pindah dari Mokpo untuk merawat orang tuanya, mengaku omzet salonnya meningkat signifikan. "Pelanggan datang dan menggunakan voucher itu," ujarnya. Petani persik, Kwak Jung-seop, juga merasakan dampaknya: penjualannya naik 20-30 persen. "Saya sendiri juga menggunakannya untuk makan di luar dan membeli pupuk," katanya.

Namun, di balik cerita sukses itu, ada catatan kritis. Yeoncheon, kabupaten yang berbatasan dengan Korea Utara dan menjadi lokasi uji coba pertama empat tahun lalu, menunjukkan bahwa uang tunai saja tidak cukup. Kawasan industri di sana masih sepi, dengan tingkat hunian hanya 29 persen. Bupati Yeoncheon, Kim Deog-hyun, menegaskan bahwa voucher hanya membantu warga bertahan, bukan menarik investasi. "Kami butuh lingkungan hidup yang baik. Anak muda butuh pekerjaan. Itu berarti menarik perusahaan ke sini," katanya. Hambatan lain datang dari regulasi militer: 94 persen wilayah Yeoncheon berada dalam zona perlindungan militer, sehingga pembangunan sangat dibatasi.

Fenomena ini sejalan dengan kekhawatiran yang lebih luas. Di seluruh Korea Selatan, 69 kabupaten secara resmi dikategorikan berisiko punah karena populasi yang menua dan menyusut. Program voucher yang kini diperluas ke 17 kabupaten memang berhasil menggerakkan belanja, tetapi para ahli memperingatkan bahwa tanpa penciptaan lapangan kerja dan perbaikan infrastruktur, program ini hanya akan menjadi plester sementara.

Bagi Indonesia, kisah ini relevan. Banyak daerah di luar Jawa mengalami penurunan populasi muda akibat urbanisasi, sementara pemerintah pusat dan daerah kerap mengandalkan bantuan sosial tunai untuk menahan laju migrasi. Namun, seperti yang terjadi di Korea Selatan, bantuan tunai tanpa disertai pembangunan ekosistem ekonomi—seperti industri, pendidikan, dan layanan publik—hanya akan menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Pertanyaannya, mampukah Indonesia belajar dari pengalaman ini untuk merancang kebijakan yang lebih holistik?

Ke depan, keberlanjutan program voucher di Korea Selatan akan menjadi ujian. Apakah pemerintah akan memperpanjangnya setelah dua tahun, atau justru menghentikannya dan beralih ke strategi lain? Warga Okcheon bahkan sudah punya istilah khusus: "hari pendapatan dasar" setiap tanggal 27. Pada hari itu, suara sepeda motor antar barang memenuhi jalanan. Namun, euforia ini bisa berubah menjadi kekecewaan jika program berakhir tanpa meninggalkan fondasi ekonomi yang kuat. Akankah Korea Selatan mampu membalikkan tren, atau justru menjadi pelajaran bagi negara lain tentang batas-batas intervensi finansial?