Singapura Bangun Pusat Operasi Satelit Nasional: Target Beroperasi 2027, Antisipasi Risiko Tabrakan Antar-Satelit

Badan Antariksa Nasional Singapura (NSAS) berencana mengoperasikan pusat kendali misi satelit terpadu pada kuartal pertama 2027. Fasilitas ini akan menjadi tulang punggung perencanaan misi, pemantauan kesadaran situasional antariksa, serta platform koordinasi antarlembaga pemerintah. Langkah ini diumumkan langsung oleh Kepala Eksekutif NSAS Ngiam Le Na dalam wawancara media pertamanya sejak badan tersebut resmi beroperasi pada 1 April lalu.

Pusat operasi baru ini dirancang untuk mengelola konstelasi satelit nasional yang saat ini terdiri dari tiga satelit observasi Bumi, hasil kerja sama pemerintah dengan ST Engineering. Satelit-satelit tersebut telah dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana, pemantauan polusi laut, keamanan maritim, hingga perencanaan infrastruktur pesisir dan tata kota. Namun, seiring meningkatnya kepadatan lalu lintas antariksa, NSAS menilai kebutuhan akan sistem pertahanan orbit yang mandiri menjadi semakin mendesak.

Menurut Ngiam, jumlah satelit di orbit rendah Bumi saat ini diperkirakan mencapai 11.000 unit dan diproyeksikan melonjak sepuluh kali lipat pada 2035. Kondisi ini meningkatkan risiko tabrakan antar-satelit maupun dengan puing-puing antariksa. Selama ini, Singapura masih membeli data kesadaran situasional antariksa dari penyedia komersial. Dengan pusat operasi baru, NSAS berharap dapat memantau lingkungan antariksa secara langsung dan melindungi aset orbitnya dari ancaman tabrakan serta gangguan aktivitas matahari.

Deputi CEO sekaligus Chief Technology Officer NSAS, Desmond Lim, mengakui bahwa masih banyak instansi pemerintah yang belum memahami bagaimana teknologi antariksa dapat mengubah alur kerja mereka. "Kami sedang berdiskusi dengan berbagai kementerian untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kasus penggunaan yang konkret," ujarnya. Fokus awal akan diarahkan pada observasi Bumi, analisis geospasial, penanganan insiden maritim dan penerbangan, serta perencanaan kota. Salah satu teknologi yang tengah dikaji adalah satelit InSAR yang mampu mengukur perubahan permukaan tanah dengan presisi milimeter, berguna untuk memantau penurunan tanah, abrasi pantai, dan pertumbuhan hutan.

Di sisi regulasi, NSAS juga tengah menyusun undang-undang antariksa nasional yang akan menyasar operator satelit. Tiana Desker, Kepala Strategi dan Kebijakan NSAS, menegaskan bahwa fokus utama regulasi ini adalah keselamatan dan keberlanjutan antariksa. "Kami ingin mengatur praktik deorbit yang bertanggung jawab, misalnya mewajibkan satelit diluncurkan ke orbit yang cukup rendah sehingga secara alami akan turun dan terbakar di atmosfer," jelasnya. Selain itu, akan dibentuk pula registri nasional untuk objek antariksa milik Singapura, sejalan dengan praktik internasional.

Langkah Singapura ini menjadi pengingat bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akan pentingnya kemandirian teknologi antariksa. Indonesia sendiri tengah mengembangkan program satelit dan memiliki potensi besar dalam pemanfaatan data observasi Bumi untuk sektor kelautan, pertanian, dan mitigasi bencana. Namun, tanpa kesadaran situasional antariksa yang memadai, aset satelit nasional rentan terhadap tabrakan yang dapat mengganggu layanan komunikasi dan navigasi. Kehadiran NSAS dengan pusat operasi terpadunya dapat menjadi model bagi pengembangan lembaga antariksa di kawasan.

Dengan populasi satelit yang terus bertambah, pertanyaan krusial yang muncul adalah: mampukah negara-negara berkembang mengamankan orbitnya sendiri, atau justru semakin bergantung pada penyedia data komersial dari negara maju? Jawabannya akan menentukan peta kekuatan teknologi antariksa global dalam dekade mendatang.