Kekeringan Inggris Ancam Produksi Pangan: Perlunya Indeks Ketahanan Pangan

Kekeringan yang melanda sebagian besar Inggris kini tidak hanya mengancam pasokan air, tetapi juga memicu kekhawatiran serius akan gagal panen dan lonjakan harga pangan. Fenomena ini menjadi ujian nyata bagi ketahanan sistem pangan nasional yang selama ini dianggap mapan.

Data resmi menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan air di waduk-waduk Inggris terus menurun, sementara para petani melaporkan kondisi tanah yang kering dan gagal panen yang meluas. Jika situasi ini berlanjut, bukan tidak mungkin pemerintah akan memberlakukan pembatasan lebih ketat, termasuk aturan penggembalaan ternak.

Yang menjadi perhatian utama para ahli adalah bahwa krisis ini sebenarnya sudah diprediksi. Inggris selama bertahun-tahun mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama buah dan sayuran. Hanya sekitar 16 persen buah yang dikonsumsi di Inggris diproduksi domestik, sementara sayuran lokal hanya memenuhi sedikit di atas setengah kebutuhan nasional. Ketergantungan ini membuat rantai pasok sangat rentan terhadap gangguan iklim dan ketidakstabilan geopolitik.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa 70 persen rumah kaca komersial di Inggris berusia lebih dari 40 tahun. Infrastruktur yang menua ini semakin tidak efisien dan rentan terhadap cuaca ekstrem, sementara investasi untuk pembaruan jauh tertinggal dibandingkan negara-negara pesaing.

Menurut para pengamat, akar masalahnya bukan hanya pada kekeringan itu sendiri, melainkan pada kurangnya sistem pemantauan yang terintegrasi. Berbeda dengan sektor kesehatan atau ekonomi yang memiliki indikator-indikator rutin, ketahanan pangan sering kali baru disadari ketika krisis sudah terjadi. Padahal, data yang diperlukan sebenarnya sudah tersedia, hanya saja tersebar di berbagai lembaga dan belum diolah menjadi satu kesatuan informasi yang mudah dipahami.

Konsep yang diusulkan adalah pembentukan indeks ketahanan pangan, sebuah alat ukur komposit yang menggabungkan berbagai indikator seperti kapasitas produksi, ketergantungan impor, investasi infrastruktur, dan ketersediaan air. Dengan indeks ini, pemerintah dan publik dapat melihat secara real-time apakah sistem pangan semakin kuat atau justru melemah, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih dini.

Perbandingan dengan industri penerbangan sering digunakan untuk menggambarkan pentingnya pemantauan proaktif. Maskapai tidak menunggu mesin gagal untuk menentukan apakah pesawat layak terbang; mereka terus memantau ribuan parameter untuk mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi fatal. Sistem pangan, menurut para ahli, seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama.

Bagi Indonesia, pelajaran dari kekeringan Inggris ini sangat relevan. Sebagai negara agraris yang juga menghadapi ancaman perubahan iklim, Indonesia perlu memperkuat sistem pemantauan ketahanan pangannya sendiri. Ketergantungan pada impor pangan pokok seperti kedelai dan gandum, serta infrastruktur pertanian yang belum merata, menjadi celah yang harus segera dibenahi.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintah Inggris akan segera mengadopsi usulan indeks ini, dan apakah negara-negara lain, termasuk Indonesia, akan mengikuti jejak serupa. Yang jelas, krisis pangan tidak lagi menjadi skenario masa depan, melainkan ancaman nyata yang menuntut langkah antisipatif sejak sekarang.