Anak Mogok Sekolah, Ekonomi Jepang Rugi Rp50 Triliun per Tahun: Beban Tersembunyi Orang Tua

Setiap tahun, Jepang kehilangan sekitar 497,2 miliar yen—atau setara dengan lebih dari Rp50 triliun—akibat orang tua yang terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengurus anak yang menolak bersekolah. Angka ini bukan sekadar statistik; ia menggambarkan beban ekonomi yang selama ini tersembunyi di balik fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan di Negeri Sakura.

Lembaga riset Insource Research Institute, yang berbasis di Tokyo, baru saja merilis perhitungan komprehensif pertama yang mengukur dampak finansial dari fenomena yang dikenal sebagai "futoko"—kondisi di mana anak-anak, terutama di tingkat sekolah dasar, berhenti hadir di kelas. Dengan asumsi tingkat pengunduran diri orang tua mencapai 15,2 persen—berdasarkan survei dari berbagai organisasi nirlaba—para peneliti memperkirakan bahwa setiap tahun, puluhan ribu orang tua memilih keluar dari dunia kerja demi mengawasi anak-anak mereka di rumah.

Angka ini tidak hanya mencerminkan krisis individual, tetapi juga mengindikasikan adanya kebocoran produktivitas yang signifikan bagi perekonomian Jepang secara keseluruhan. Peneliti utama, Satoshi Tsukada, menggarisbawahi bahwa situasi ini mengingatkan pada masa ketika mengurus orang tua lanjut usia dianggap tabu untuk dibicarakan di tempat kerja. "Orang tua mungkin merasa malu atau takut mengungkapkan masalah anak mereka kepada atasan, sehingga mereka memilih diam dan akhirnya mengundurkan diri," ujarnya. Padahal, jika perusahaan membuka ruang konsultasi dan menawarkan fleksibilitas seperti kerja jarak jauh, diperkirakan kerugian bisa ditekan hingga 170,1 miliar yen—sekitar Rp17 triliun.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak dekade 1990-an, Jepang mencatat peningkatan tajam jumlah anak yang tidak bersekolah, dan angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Kementerian Pendidikan Jepang mencatat lebih dari 300 ribu siswa sekolah dasar dan menengah pertama yang absen secara kronis pada tahun fiskal 2024. Namun, yang jarang disorot adalah dampak berantainya pada orang tua—khususnya ibu—yang harus memilih antara karier dan tanggung jawab pengasuhan. Dalam banyak kasus, ibu yang bekerja penuh waktu terpaksa berhenti, sehingga keluarga kehilangan satu sumber pendapatan dan berisiko jatuh ke dalam kesulitan ekonomi.

Konteks Indonesia: Pelajaran dari Jepang
Meski Indonesia tidak memiliki data serupa, fenomena serupa mulai muncul di kota-kota besar. Tekanan akademik yang tinggi, perundungan (bullying), dan masalah kesehatan mental menjadi alasan umum anak-anak enggan bersekolah. Di Indonesia, orang tua yang menghadapi situasi ini sering kali tidak memiliki pilihan selain salah satu dari mereka berhenti bekerja, terutama jika tidak ada dukungan dari keluarga besar atau pengasuh. Padahal, di tengah kondisi ekonomi yang menuntut dua penghasilan, keputusan ini bisa menjadi pukulan ganda—baik bagi keuangan keluarga maupun bagi produktivitas nasional.

Para ahli menilai bahwa fenomena ini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah ekonomi yang serius. Ketika orang tua keluar dari pasar kerja, negara kehilangan kontribusi produktivitas mereka, yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, anak-anak yang tidak bersekolah juga berisiko kehilangan keterampilan sosial dan pendidikan yang memadai, yang dapat berdampak pada kualitas tenaga kerja masa depan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh Insource—seperti membangun sistem konsultasi di tempat kerja dan memperkenalkan jam kerja fleksibel—bukan hanya membantu individu, tetapi juga merupakan investasi bagi perekonomian secara keseluruhan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: akankah perusahaan-perusahaan di Jepang—dan juga di Indonesia—merespons dengan serius? Atau akankah fenomena ini terus menjadi beban tersembunyi yang menghambat potensi manusia dan ekonomi? Saat dunia semakin mengakui pentingnya kesehatan mental dan keseimbangan kerja-hidup, mungkin sudah saatnya para pemangku kepentingan melihat masalah ini bukan sebagai aib keluarga, melainkan sebagai tantangan bersama yang memerlukan solusi kolaboratif.