Wajah Baru Hanoi: Modernisasi Rp 400 Triliun dan Harga yang Harus Dibayar Warganya
Baca dalam 60 detik
- Hanoi mengucurkan dana miliaran dolar untuk proyek pembangunan ulang kota, termasuk kawasan Red River dan area olahraga raksasa, sebagai bagian dari ambisi pertumbuhan ekonomi Vietnam.
- Di balik janji modernisasi, ribuan warga kehilangan rumah dan mata pencaharian, dengan kompensasi yang belum jelas dan minimnya konsultasi publik.
- Pakar memperingatkan risiko ekonomi, seperti inflasi properti dan utang pengembang, serta tantangan pelestarian sejarah dan budaya kota.

Hanoi, ibu kota Vietnam yang telah dihuni selama berabad-abad, kini berubah menjadi lahan konstruksi raksasa. Suara palu penghancur dan deru ekskavator nyaris tak henti, seiring pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi dua digit. Pada paruh pertama 2026 saja, otoritas setempat menggelontorkan dana hingga 2,4 miliar dolar AS untuk pembebasan lahan bagi hampir 1.500 proyek, menjadikan kota ini salah satu lokasi pembangunan tercepat di Asia Tenggara.
Ambisi besar ini tertuang dalam rencana induk pembangunan 100 tahun yang mencakup proyek senilai 28 miliar dolar di sepanjang tepian Sungai Merah, meliputi area seluas 11.400 hektareโlebih besar dari pusat kota Paris. Tak hanya itu, kawasan olahraga Olimpiade senilai 35,2 miliar dolar yang didukung konglomerat Vingroup akan menjadi rumah bagi stadion sepak bola berbentuk drum berkapasitas 135.000 penonton, salah satu yang terbesar di dunia. Pemerintah juga menyiapkan overhaul transportasi besar-besaran untuk mengurangi kepadatan di pusat kota bersejarah.
Pembangunan ini dianggap penting untuk menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, di balik janji kemajuan, ada harga yang harus dibayar. Ribuan rumah, mata pencaharian, dan situs bersejarah hilang ditelan proyek. Nguyen Thi Nhan, mantan penjual buah yang rumahnya di Jalan Tรขy Sฦกn dirobohkan untuk pelebaran jalan, hingga kini belum menerima kompensasi. "Kami hanya bisa menunggu. Tidak tahu akan direlokasi ke mana," ujarnya kepada Associated Press.
Fenomena serupa juga terjadi di kawasan Bac Cau, di mana warga menggantung spanduk memohon agar ribuan keluarga diizinkan tetap tinggal. Mereka khawatir rencana pembangunan jalan akan menghapus komunitas yang telah dihuni selama beberapa generasi. Penertiban trotoar yang dilakukan sejak November lalu juga memukul pedagang kecil, seperti Thuy, penjual phแป, yang kehilangan pelanggan karena kursi dan meja plastiknya disita petugas.
Para pengamat menilai percepatan pembangunan ini membawa risiko besar, tidak hanya bagi warga, tetapi juga stabilitas ekonomi. Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, mengingatkan bahwa belanja infrastruktur yang masif dapat mengalihkan modal dari sektor teknologi tinggi yang ingin dikembangkan Vietnam. Selain itu, lonjakan harga properti berpotensi membebani perbankan jika terjadi gejolak pasar. Data S&P Global 2025 menunjukkan utang pengembang properti Vietnam lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Indonesia dan Filipina. Sektor real estat memang hanya menyumbang sekitar 3,5 persen dari PDB, tetapi menguasai hampir seperempat total kredit perbankan.
Linh Nguyen, analis utama dari Control Risks, menyoroti perbedaan pendekatan pembangunan Hanoi dibanding dua dekade sebelumnya. "Dulu kita membangun Hanoi yang lebih besar; kini kita membangun ulang Hanoi yang sudah ada. Ini tantangan yang fundamental berbeda," katanya. Ia menekankan bahwa eksekusi menjadi kunci, terutama dalam pembebasan lahan, relokasi penduduk, dan koordinasi antarlembaga. Pertanyaannya, apakah negara yang semakin sentralistik mampu merealisasikan proyek yang sudah direncanakan puluhan tahun namun tak kunjung dieksekusi.
Konteks Indonesia menjadi relevan di sini. Jakarta, misalnya, tengah menghadapi masalah serupa dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan normalisasi sungai yang memicu relokasi warga. Pengalaman Hanoi bisa menjadi pelajaran berharga: modernisasi yang terburu-buru tanpa konsultasi publik berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, keberhasilan Hanoi dalam mengelola proyek raksasa dapat menjadi benchmark bagi negara berkembang lain yang ingin mengejar pertumbuhan.
Ke depan, Hanoi perlu menyeimbangkan antara kemajuan fisik dan pelestarian identitas. Seperti kata Giang, "Begitu kita meninggalkan sejarah kota, sangat sulit untuk kembali." Pertanyaannya, akankah pemerintah Vietnam mampu menciptakan pembangunan yang inklusif, atau justru mengorbankan warganya demi estetika kota masa depan? Jawabannya akan menentukan apakah Hanoi menjadi contoh sukses atau peringatan bagi kota-kota lain di Asia Tenggara.



