Agroforestri Cerdas Iklim: Jurus Baru Selamatkan Petani Pulau Kecil dari Krisis Iklim

Cuaca ekstrem yang semakin sering melanda Indonesia Timur telah memukul sektor pertanian di pulau-pulau kecil, mengancam mata pencaharian ribuan rumah tangga yang menggantungkan hidup pada lahan. Studi terbaru yang dilakukan sepanjang 2024–2026 di Sumbawa (NTB), Malaka (NTT), dan Maluku Tengah menemukan bahwa produktivitas tanaman utama anjlok drastis, memaksa warga untuk mencari jalan keluar di tengah keterbatasan pengetahuan dan sumber daya.

Di Desa Batudulang, Sumbawa, produksi kemiri, kopi, dan alpukat merosot karena pola hujan yang tidak menentu. Sementara di Desa Pelat, kacang mete, padi, jagung, mangga, dan pisang ikut terdampak. Kondisi lebih parah terjadi di Malaka, di mana jagung—sumber pangan utama—mengalami gagal panen beruntun akibat kekeringan yang melanda sejak 2019. Di Maluku Tengah, bunga cengkih mudah rontok dan ukuran pala mengecil, mendorong petani beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan.

Ironisnya, mayoritas responden dalam penelitian ini masuk kategori sangat miskin dengan kepemilikan lahan rata-rata kurang dari dua hektare. Mereka tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai untuk beradaptasi. Di Malaka, sebagian besar warga bahkan belum pernah mendengar istilah perubahan iklim, sementara di Maluku Tengah mereka lebih akrab dengan istilah lokal 'pancaroba'. Hanya sebagian kecil petani di Sumbawa yang telah mencoba beradaptasi, itupun sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap isu tersebut.

Menurut peneliti, salah satu solusi yang paling menjanjikan adalah integrasi praktik agroforestri cerdas iklim (CSAF). Sistem pengelolaan lahan berkelanjutan ini menggabungkan tanaman hutan dengan tanaman pertanian atau peternakan dalam satu lahan, baik secara bersamaan maupun bergantian. Agroforestri terbukti mampu melindungi tanaman dari kekeringan karena naungan pohon mengurangi penguapan, sekaligus mencegah longsor berkat akar yang kuat mencengkeram tanah.

Masyarakat di Malaka dan Maluku Tengah sebenarnya sudah mengenal sistem agroforestri tradisional—mamar di Malaka dan dusung di Maluku Tengah. Namun, pola tanamnya masih acak dan belum dioptimalkan secara ekonomi, sehingga belum mampu mengungkit pendapatan secara signifikan. Penelitian ini merekomendasikan skenario CSAF yang disesuaikan dengan kondisi lokal: di Sumbawa, pengembangan agroforestri berbasis buah di hulu dan agrosilvopastura di hilir; di Malaka, fokus pada agroindustri produk nonkayu dan komoditas tahan cuaca ekstrem seperti jati, mahoni, dan kelapa; serta di Maluku Tengah, integrasi silvopastura dan perikanan dengan hutan mangrove.

Namun, penerapan CSAF tidak akan berhasil tanpa dukungan kebijakan yang kuat. Para peneliti mendesak agar strategi ini diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diikuti dengan pelatihan bagi penggerak lokal, serta pembangunan infrastruktur air seperti embung, waduk, dan saluran irigasi untuk memastikan ketersediaan air sepanjang musim. Tanpa langkah ini, upaya adaptasi hanya akan berjalan di tempat.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kesetaraan gender. Selama ini, laki-laki mendominasi persiapan lahan dan produksi, sementara perempuan lebih banyak terlibat dalam pemeliharaan, pascapanen, dan pemasaran. Padahal, kontribusi perempuan sangat vital, namun sering tidak dihargai. Mereka kesulitan mengakses lahan, kredit perbankan, teknologi pertanian, dan layanan penyuluhan. Norma sosial yang patriarkis semakin membatasi peran mereka dalam pengambilan keputusan strategis, membuat perempuan—yang umumnya mengelola rumah tangga—menjadi kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Agroforestri yang responsif gender bukan sekadar soal keadilan, melainkan kunci untuk membangun ketangguhan masyarakat dan lingkungan pulau-pulau kecil Indonesia. Kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pemangku kepentingan menjadi prasyarat utama untuk memperluas inisiatif ini ke wilayah rentan lainnya. Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah siap mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk mewujudkan skenario ini sebelum krisis pangan semakin meluas?