Gletser Himalaya Meleleh 65% Lebih Cepat, Ekonomi India Terancam

Laju pencairan gletser di pegunungan Himalaya kini mencapai 65% lebih cepat dibanding sepuluh tahun silam, menurut riset terbaru yang dirilis konsultan global Systemiq bersama Integrated Mountain Initiative. Temuan ini muncul tak lama setelah banjir bandang dahsyat di Nepal dan Tibet yang menewaskan lebih dari 1.300 jiwa, mempertegas bahwa kawasan tersebut tengah mendekati ambang batas berbahaya.

Riset tersebut menyoroti kesenjangan pengawasan yang kian melebar. Dari sekitar 40.000 gletser di wilayah Himalaya-Karakoram, hanya 21 yang dipantau secara rinci dan berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh perubahan lanskap fisik yang berlangsung cepat: seiring mundurnya gletser, terbentuk danau-danau yang ditahan endapan batuan dan es tak stabil. Pemanasan juga mengganggu lapisan permafrost serta lereng gunung tinggi, memicu potensi bahaya berantai.

India sudah merasakan dampak nyata. Meski hanya 18% wilayahnya berupa pegunungan Himalaya, kawasan itu menyumbang sekitar 35% bencana nasional. Pemerintah melaporkan ke parlemen pada Juli bahwa 56 danau glasial masuk kategori "risiko sangat tinggi" setelah asesmen ilmiah tahun 2025 terhadap 189 danau berisiko. Central Water Commission memantau 2.485 danau glasial berukuran lebih dari 10 hektare di seluruh daerah aliran sungai Himalaya India.

Peristiwa masa lalu menjadi peringatan. Pada 2023, banjir bandang akibat jebolnya danau glasial di Sikkim menewaskan sedikitnya 70 orang dan merusak jalan, jembatan, serta proyek tenaga air. Dua tahun sebelumnya, bencana serupa di Uttarakhand merenggut lebih dari 200 nyawa setelah banjir besar menyapu lembah Rishiganga dan Dhauliganga.

Ancaman tidak berhenti pada banjir besar. Himalaya adalah sistem air raksasa yang menghidupi ratusan juta orang di Asia Selatan. ICIMOD memperkirakan "puncak air" akan terjadi sekitar pertengahan abad ini di sebagian besar cekungan sungai Hindu Kush-Himalaya, yakni titik ketika limpasan gletser mencapai maksimum sebelum menurun seiring berkurangnya massa es.

Riset baru ini memberikan angka ekonomi yang jarang terungkap. Diperkirakan air Himalaya menopang sekitar 20% PDB India, menghidupi sektor gandum, beras, teh, tenaga air, dan ekonomi ziarah. Namun, negara bagian pegunungan hanya menangkap sekitar 5% dari nilai tersebut. "Himalaya adalah Kutub Ketiga," ujar ekonom Lord Nicholas Stern, ketua Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment di London School of Economics. "Berbeda dengan Arktik atau Antartika, kutub ini dihuni ratusan juta orang di bawahnya." Ia memperingatkan bahwa sistem ekologi yang menopangnya "mendekati titik kritis".

Tidak semua pemicu pencairan di luar kendali. Riset Systemiq memperkirakan sekitar sepertiga dari pencairan gletser Himalaya didorong oleh karbon hitam, sebagian besar berasal dari tungku batu bata di dataran rendah. Jelaga yang mengendap di salju dan es menyerap lebih banyak sinar matahari dan mempercepat pelelehan. Berbeda dengan emisi gas rumah kaca global, polusi karbon hitam adalah tuas yang bisa langsung ditindak oleh India dan negara tetangga.

"Himalaya mendekati titik kritis, dengan jutaan nyawa dan mata pencaharian di ujung tanduk. Gletser mencair lebih cepat daripada satu dekade lalu." — Arushi Chopra, Direktur Senior Systemiq dan penulis utama laporan.

Laporan ini mengusulkan 10 transisi prioritas, mulai dari pengurangan emisi karbon hitam, perluasan pemantauan gletser, hingga perbaikan sistem peringatan dini bencana dan perubahan tata kelola pariwisata pegunungan. Salah satu fokusnya adalah memperkuat kesiapsiagaan bencana, dengan pemerintah menyepakati tindakan yang harus diambil saat bahaya muncul, dari evakuasi hingga perlindungan infrastruktur rentan. Pariwisata juga perlu dirombak: kawasan Himalaya India menerima sekitar 400 juta kunjungan wisatawan per tahun, dan peneliti menilai tujuan seharusnya bergeser dari memaksimalkan jumlah pengunjung menjadi menghasilkan nilai yang tertahan dan diinvestasikan kembali secara lokal.

Pema Gyamtsho, Direktur Jenderal ICIMOD, menegaskan bahwa risiko kian kompleks. "Gletser menyusut, permafrost dan lereng gunung tinggi makin tidak stabil, dan komunitas serta infrastruktur di hilir menghadapi risiko dari bahaya berantai yang rumit," katanya. Ia menambahkan bahwa ancaman tersebut "tidak mengenal batas negara, dan tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasinya sendiri".

Karena itu, pemantauan lintas batas, pertukaran informasi risiko, sistem peringatan dini, dan investasi bersama dalam ketahanan menjadi semakin mendesak. Bagi Indonesia, yang memiliki wilayah pegunungan dan daerah aliran sungai rentan, pelajaran ini relevan: ketergantungan pada sumber daya air gunung menuntut tata kelola terpadu dan kesiapsiagaan bencana. Pertanyaannya, apakah negara-negara di kawasan Himalaya akan bergerak cepat sebelum titik kritis terlampaui, atau menunggu bencana berikutnya memaksa tindakan?