Krisis Kashmir: Puluhan Tewas dalam Bentrok, Rumah Sakit Darurat Kewalahan

Di sebuah klinik darurat di Rawalakot, jantung Kashmir yang dikelola Pakistan (PAK), Shafqat Hussain terbaring sekarat dengan luka tembak di dada. Ia adalah salah satu dari puluhan korban yang berjatuhan dalam dua bulan terakhir akibat bentrok antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa dari Komite Aksi Bersama Rakyat (JAAC). Di tengah pemilihan umum yang sedang berlangsung di wilayah berpenduduk 4,5 juta jiwa ini, kekerasan telah merenggut nyawa dan melukai banyak anak muda, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang kehilangan.

Dokter Anwar, yang namanya diubah demi keamanan, mengatakan kliniknya telah merawat 50 hingga 60 pasien kritis sejak 27 Juli. Ia sendiri menangani 15 hingga 20 korban luka tembak. "Kami hanya bisa memberikan pertolongan pertama, menghentikan pendarahan, dan membersihkan luka. Pasien dengan luka tembak di dada, perut, atau kepala membutuhkan rumah sakit besar," ujarnya. Namun, ketakutan akan penangkapan membuat para pengunjuk rasa enggan pergi ke rumah sakit utama, sebuah klaim yang dibantah pihak berwenang.

Krisis ini berakar pada tuntutan JAAC akan hak-hak dasar, seperti harga listrik yang terjangkau, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebuah perjanjian yang ditandatangani pada Oktober lalu dengan pemerintah Pakistan dan PAK dinilai tidak pernah diimplementasikan. Pemerintah lokal, di sisi lain, menuding JAAC sebagai kelompok bersenjata yang ingin mengganggu jalannya pemilu. Mereka juga melarang kelompok tersebut pada Juni lalu dan melabelinya sebagai teroris yang didanai asing, sebuah tuduhan yang ditolak mentah-mentah oleh JAAC.

Asma, seorang ibu yang kehilangan putra satu-satunya, menuturkan dengan mata berkaca-kaca, "Kami hanya menuntut hak kami. Kami bukan teroris. Tidak ada ibu yang bisa meminta putra yang lebih baik." Ia mengenang putranya yang percaya bahwa mati demi keadilan adalah suatu kehormatan. Ayub, seorang pensiunan tentara yang juga kehilangan putranya, menyebut situasi ini sebagai "ketidakadilan ekstrem" yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya, bahkan dibandingkan dengan masa-masa darurat militer di bawah Jenderal Zia-ul-Haq dan Pervez Musharraf.

Pemerintah PAK membantah tuduhan penembakan sembarangan terhadap pengunjuk rasa damai. Mereka menegaskan bahwa aparat bertindak terhadap individu yang menyerang petugas atau mengancam keamanan publik. Namun, saksi mata dan keluarga korban memiliki cerita yang berbeda. Mereka menggambarkan bagaimana aparat menembaki warga yang hanya menuntut hak dasar. Umar Nazir, anggota inti JAAC, menolak tuduhan bahwa kelompoknya terlibat kekerasan. Ia bahkan menduga ada provokator yang sengaja disusupkan untuk mendiskreditkan gerakan mereka, meski ia tidak memberikan bukti.

Krisis di Kashmir ini menjadi pengingat akan rapuhnya stabilitas di kawasan yang sudah lama dilanda konflik. Bagi Indonesia, yang juga memiliki daerah dengan potensi ketegangan sosial, situasi ini menggarisbawahi pentingnya dialog dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai fondasi perdamaian. Ketika akses informasi dibatasi dan kekerasan dibiarkan, risiko eskalasi semakin besar. Pertanyaannya, akankah pemerintah dan JAAC mau duduk bersama mencari solusi, atau korban jiwa akan terus berjatuhan?