Pantang Minum Keras: Kampanye Buddhis Thailand Raih 8 Juta Partisipan, Bisakah Menular ke Indonesia?

Di sebuah vihara di Samut Sakhon, Thailand, Wassana Nak-umma, 42 tahun, menundukkan kepala dan mengucapkan ikrar untuk tidak menyentuh alkohol selama tiga bulan ke depan. Ia bukan sendiri: jutaan warga Thailand lainnya melakukan hal yang sama dalam sebuah gerakan yang menggabungkan kesehatan masyarakat dengan spiritualitas, menandai dimulainya Khao Phansa—masa refleksi Buddhis yang kerap disamakan dengan masa Prapaskah dalam tradisi Kristen.

Bagi Wassana, keputusan ini bukan sekadar formalitas. Ia mengaku pernah menjadi peminum berat, sampai-sampai anak-anaknya harus membersihkan muntahannya. Namun, sejak pertama kali mengikuti kampanye ini pada 2024, ia berhasil menekan kebiasaannya. "Saya masih mengidam. Setiap melihat orang membeli minuman keras, saya ingin ikut. Tapi saya bertahan, mengingatkan diri bahwa ini hanya tiga bulan. Setelah itu, saya sadar, 'Hei, saya bisa! Tahun depan harus ulangi lagi'," kenangnya. Tahun ini, ia kembali berpartisipasi untuk kali ketiga, meski kini minumnya sudah moderat.

Fenomena ini menyoroti paradoks menarik. Thailand, dengan lebih dari 90 persen penduduknya beragama Buddha, justru menempati peringkat ketiga konsumsi alkohol per kapita tertinggi di Asia berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2024. Padahal, menjauhi minuman keras merupakan salah satu sila utama agama Buddha. Untuk menjembatani kesenjangan inilah kampanye Pantang Minum Keras saat Khao Phansa digagas sejak 2003. Tahun lalu, gerakan ini berhasil mengumpulkan lebih dari delapan juta partisipan.

Perayaan awal Khao Phansa di Samut Sakhon berlangsung meriah, diwarnai persembahan untuk para biksu dan tarian tradisional. Puluhan warga bahkan berparade menggunakan "saleng"—skuter berpenggerak samping yang biasa dipakai mengangkut kelapa—sambil membawa plakat bergambar hati yang sehat dan tersenyum. Di tengah keramaian, Phayom Raksa, 66 tahun, mantan petani kelapa, membacakan ikrar yang menyentuh ajaran Buddha, menyebut nama raja, dan mendoakan kesejahteraan bangsa. Enam tahun lalu, ia berhenti total setelah pertama kali mengikuti kampanye ini. "Anak-anak saya malu—ayah mereka mabuk setiap hari dan tidak peduli pada mereka," tuturnya. Kini, ia mengajak orang lain untuk mencoba hal yang sama: "Berpikirlah dan lihat hal-hal positif."

Kampanye penghentian konsumsi alkohol memang semakin populer di berbagai negara, seperti tren "Dry January" setelah perayaan Natal dan Tahun Baru. Namun, yang membedakan di Thailand adalah adanya "jangkar spiritual" yang memperkuat motivasi. Ubolwan Kongsawang, relawan Jaringan Berhenti Minum Thailand, menjelaskan bahwa ikrar di hadapan patung Buddha atau di dalam komunitas membuat seseorang merasa terikat untuk menepati janjinya. Tahun ini, penyelenggara juga memperbarui pesan kampanye, menekankan bahwa mengurangi atau berhenti minum alkohol tidak hanya menyehatkan tubuh dan hubungan sosial, tetapi juga menghemat uang.

Direktur Thai Health Promotion Foundation, Dr. Pongthep Wongwatcharapaiboon, menegaskan bahwa target kampanye bukanlah pantang total bagi semua orang. "Banyak yang mengurangi konsumsi dan merasakan manfaat kesehatan, itu sudah sukses," ujarnya. Pendekatan ini terbilang pragmatis, mengingat Thailand baru saja melonggarkan larangan penjualan alkohol di sore hari pada Desember lalu—kebijakan yang awalnya dibuat untuk mencegah pegawai negeri minum saat jam kerja. Meski begitu, penjualan tetap dilarang pada hari libur keagamaan dan sekitar pemilu.

Bagi Indonesia, fenomena ini menawarkan pelajaran berharga. Meski bukan negara Buddhis, Indonesia memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan beragam, seperti bulan Ramadan bagi umat Muslim atau masa Prapaskah bagi umat Kristen. Model kampanye berbasis komunitas dan spiritualitas seperti di Thailand bisa diadaptasi, misalnya dengan melibatkan tokoh agama dan pemuka adat untuk mendorong pengurangan konsumsi minuman keras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan prevalensi konsumsi alkohol di Indonesia masih cukup signifikan, terutama di kalangan remaja. Jika Thailand mampu memobilisasi jutaan warganya melalui pendekatan kultural, bukan tidak mungkin Indonesia bisa melakukan hal serupa dengan kearifan lokal masing-masing.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: akankah kampanye semacam ini mampu bertahan dan mengubah budaya minum secara struktural, bukan hanya perilaku individu? Teera Wacharaprannee, kepala Jaringan Berhenti Minum Thailand, menegaskan bahwa strategi mereka adalah melanjutkan gerakan ini melampaui masa Khao Phansa, mendukung desa-desa dan komunitas untuk mengurangi alkohol dalam kehidupan sehari-hari. "Kami mencoba mengubah budaya minum itu sendiri, bukan hanya mengurangi konsumsi individu," katanya. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat yang terus tumbuh, Thailand tampaknya serius menjadikan pantang alkohol sebagai gerakan berkelanjutan—sebuah langkah yang patut dicermati oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia.