Ambisi Trump atas Greenland Membuat Pekerja Migran Asia Tenggara Gelisah: Antara Bertahan dan Pulang
Baca dalam 60 detik
- Ketegangan geopolitik di Arktik memaksa ribuan pekerja asal Filipina dan Thailand di Greenland menyiapkan rencana darurat, termasuk memulangkan keluarga.
- Populasi migran Asia Tenggara di Greenland melonjak drastis dalam lima tahun terakhir, namun kini mereka terjebak di tengah tarik-menarik kekuatan besar.
- Ketidakpastian status wilayah Greenland berpotensi mengganggu investasi dan rantai pasok tenaga kerja, yang juga berdampak pada pengiriman remitansi ke negara asal.

Ketegangan politik yang menyelimuti Greenland akibat ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai wilayah otonom Denmark itu kini merembet ke kehidupan sehari-hari ribuan pekerja migran asal Asia Tenggara. Mereka yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal, mulai dari perawat hingga pekerja pabrik pengolahan makanan laut, kini dihadapkan pada dilema besar: tetap bertahan di tengah ketidakpastian atau memilih pulang ke kampung halaman.
GP Dupitas, perawat asal Filipina yang telah menetap di Nuuk, ibu kota Greenland, selama lebih dari satu dekade, mengaku sempat merasakan ketakutan yang nyata ketika retorika Trump memuncak. "Semua orang menengadah ke langit, mencari-cari bayangan pesawat militer. Rasanya seperti akan terjadi invasi," kenangnya. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pada awal 2026, Denmark mengumumkan Operasi Arctic Endurance dengan mengirim 200 personel tambahan, sementara Prancis turut mengerahkan aset militernya dan berencana membuka konsulat di Nuuk. Langkah ini merupakan respons atas pernyataan Trump yang tak segan menggunakan opsi militer untuk menguasai pulau terbesar di dunia tersebut.
Bagi warga Greenland, isu ini adalah soal kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri. Namun bagi para migran, terutama dari Filipina dan Thailand yang jumlahnya mencapai sekitar 1.300 dan 460 orang, situasi ini mengancam masa depan yang telah mereka bangun susah payah. Ursilito Esig, pekerja pabrik bir asal Cebu, bahkan memutuskan mengirim istri dan anaknya kembali ke Filipina setelah pemadaman listrik akibat badai memperparah rasa tidak aman. "Saya tidak mau keluarga saya menanggung risiko. Lebih baik mereka pulang," ujarnya, meski harus menjalani hidup terpisah ribuan kilometer.
Ketidakpastian ini juga mengguncang iklim investasi. Christian Kjeldsen, CEO Asosiasi Bisnis Greenland, mengakui bahwa gejolak politik membuat investor menahan diri. "Kami tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Ada risiko wilayah ini menjadi yurisdiksi yang berbeda dalam beberapa tahun ke depan," katanya. Padahal, Greenland tengah gencar mendiversifikasi ekonomi di luar sektor perikanan, dengan mengembangkan pariwisata, pertambangan, dan energi. Kebutuhan tenaga kerja asing pun semakin mendesak, namun situasi politik justru menjadi penghambat.
Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat banyak warga negara Indonesia yang bekerja sebagai migran di berbagai negara, termasuk di kawasan Arktik yang mulai membuka diri. Pengalaman para migran Filipina dan Thailand di Greenland menjadi cermin bagaimana ketegangan geopolitik dapat berdampak langsung pada nasib pekerja migran dan aliran remitansi. Jika situasi serupa terjadi di wilayah lain, jutaan keluarga di Asia Tenggara yang bergantung pada kiriman uang dari luar negeri bisa terkena imbasnya.
Di tengah tekanan, sebagian pelaku usaha justru melihat peluang. Meena Manly, pemilik Smile Thai Massage and Beauty di Nuuk, optimistis perhatian dunia terhadap Greenland akan mendatangkan lebih banyak turis. "Banyak orang kini ingin tahu di mana Greenland," katanya. Namun, optimisme semacam itu tidak serta-merta menghapus kecemasan. Mantan anggota parlemen Greenland, Tillie Martinussen, menyebut ada upaya untuk tetap bersatu dan bertahan, namun kemarahan tetap membara. "Pertama menakutkan, sekarang menjengkelkan. Yang paling terasa adalah amarah," ungkapnya.
Para pengamat menilai Greenland kini mulai mengalihkan orientasi ke Eropa, menjauh dari ketergantungan berlebihan pada AS. Rasmus Leander Nielsen, kepala Pusat Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan di Universitas Greenland, menyebut perubahan ini sebagai pergeseran strategis. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ada risiko dehumanisasi ketika Greenland hanya dipandang sebagai objek strategis, bukan rumah bagi manusia. "Orang-orang lupa bahwa ada manusia yang tinggal di Arktik, bukan hanya beruang kutub," katanya.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah ketegangan ini akan mereda atau justru meningkat. Trump dan utusannya, Jeff Landry, terus melontarkan sinyal bahwa AS serius ingin mencaplok Greenland, bahkan mengaitkannya dengan komitmen militer AS di Eropa. Bagi para migran Asia Tenggara, pilihan yang tersisa hanyalah menunggu dengan cemas sambil menyiapkan rencana cadangan. Seperti dikatakan Esig, "Saya ingin Greenland tetap menjadi Greenland. Jika Amerika ingin membantu, silakan. Tapi jika invasi, saya tidak setuju." Satu hal yang pasti, ketidakpastian ini akan terus menguji ketahanan mereka yang telah menjadikan pulau beku itu sebagai rumah baru.



