Hong Myung-bo Diadukan ke DPR: Gaji Fantastis dan Kegagalan di Piala Dunia

Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan, Hong Myung-bo, menghadapi pemeriksaan intensif oleh anggota parlemen dalam sidang Komite Olahraga dan Budaya, Kamis (30/7), terkait kegagalan timnya di Piala Dunia 2026. Hong, yang mengundurkan diri setelah tersingkir di babak grup, mengaku bertanggung jawab penuh, namun sorotan justru tertuju pada dugaan praktik rekrutmen yang tidak transparan dan besaran gajinya yang kontroversial.

Korea Selatan, yang dijuluki media sebagai "generasi emas" dengan deretan pemain top seperti Son Heung-min (eks Tottenham Hotspur), Kim Min-jae (Bayern Munich), dan Lee Kang-in (eks Paris Saint-Germain), gagal melaju ke babak 32 besar setelah dikalahkan Afrika Selatan 1-0. Padahal, hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan mereka. Kekalahan ini memicu kemarahan publik, terutama setelah Hong memarkir kapten tim Son Heung-min di bangku cadangan pada laga krusial tersebut. Saat tiba di bandara, Hong disambut cemoohan para penggemar yang kecewa.

Dalam sidang, anggota parlemen mempertanyakan proses perekrutan Hong pada 2024 yang dinilai tidak lazim. Petugas federasi disebut mendatangi lingkungan tempat tinggal Hong untuk melakukan wawancara tertutup, memicu tuduhan adanya perlakuan istimewa. Hong membantah menerima fasilitas khusus, dan menegaskan bahwa prosedur yang berlaku telah diikuti dengan benar. "Saya yakin prosedur yang tepat telah dijalankan," ujarnya.

Isu lain yang mencuat adalah besaran gaji Hong yang dilaporkan mencapai 3,8 miliar won (sekitar US$2,6 juta), angka yang tergolong tinggi untuk pelatih nasional. Namun, Hong membantah nominal tersebut, meskipun menolak mengungkapkan angka sebenarnya. Sikap ini semakin memperkeruh suasana, mengingat tuntutan transparansi dari publik dan politisi. Presiden Lee Jae-myung, tanpa menyebut nama Hong, sebelumnya mengecam kegagalan timnas sebagai akibat dari "orang-orang tidak kompeten" yang menduduki posisi pimpinan, serta mengkritik praktik "loyalitas dan perpecahan" dalam perekrutan di level tertinggi sepak bola Korea.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin pentingnya tata kelola yang bersih dalam federasi olahraga. Praktik perekrutan yang tidak transparan dan besaran gaji yang tidak wajar dapat memicu krisis kepercayaan publik, seperti yang terjadi di Korea Selatan. PSSI, yang tengah berbenah di bawah kepemimpinan Erick Thohir, dapat mengambil pelajaran dari kasus ini untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan timnas. Kegagalan Korea Selatan juga menunjukkan bahwa tim yang dipenuhi bintang sekalipun tidak menjamin kesuksesan tanpa manajemen yang solid dan keputusan taktis yang tepat.

Ke depan, investigasi parlemen Korea Selatan diperkirakan akan terus mendalami dugaan penyimpangan di KFA. Apakah Hong akan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab, atau justru akan terungkap praktik sistemik yang lebih luas? Publik sepak bola Asia, termasuk Indonesia, tentu akan mengawal perkembangan kasus ini sebagai bahan evaluasi bagi federasi masing-masing.