DPR Desak RI Aktif Tekan AS Hentikan Serangan ke Iran: Diplomasi Jalan Terakhir

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyerukan agar pemerintah Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam menekan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan militernya terhadap Iran. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa konflik terbuka akan mengguncang stabilitas kawasan dan memperparah ketidakpastian ekonomi global.

Rizal menilai perang berkepanjangan bukanlah solusi atas persoalan apa pun. Menurutnya, dialog dan diplomasi harus menjadi instrumen utama, mengingat dampak konflik tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, tetapi juga masyarakat dunia secara luas. "Indonesia harus konsisten menyuarakan penghentian serangan dan mendorong semua pihak menahan diri," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Lebih jauh, politikus itu mengingatkan bahwa eskalasi militer antara AS dan Iran dapat memicu gangguan serius pada rantai pasok global, mendorong lonjakan harga energi, dan menekan perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi Jakarta yang tengah berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

Indonesia, lanjut Rizal, memiliki posisi strategis di berbagai forum internasional yang dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan bagi gencatan senjata. Selain itu, amanat konstitusi secara eksplisit menugaskan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. "Semua pihak harus mengedepankan diplomasi demi menjaga stabilitas dan melindungi kehidupan masyarakat sipil," tegasnya.

Ia juga menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dinilai perlu segera memfasilitasi perundingan damai antara Washington dan Teheran. Menurut Rizal, komunitas internasional harus bahu-membahu mengajak kedua negara untuk duduk bersama di meja perundingan. "Gencatan senjata harus segera diwujudkan agar tidak semakin banyak korban berjatuhan," ucapnya.

Rizal menekankan bahwa rakyat sipil selalu menjadi pihak yang paling menderita dalam setiap konflik. Selain korban jiwa, perang yang berkepanjangan akan memicu krisis kemanusiaan, mengganggu stabilitas kawasan, dan meningkatkan ketidakpastian global. "Perang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dunia membutuhkan perdamaian, bukan eskalasi konflik," katanya.

Bagi Indonesia, isu ini bukan sekadar politik luar negeri. Ketergantungan pada impor minyak dan stabilitas harga komoditas membuat Jakarta rentan terhadap gejolak geopolitik. Setiap kenaikan harga energi akibat konflik akan langsung berdampak pada inflasi, subsidi, dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, langkah proaktif Indonesia di kancah internasional menjadi penting, tidak hanya untuk kepentingan global, tetapi juga untuk melindungi kepentingan nasional.

Ke depan, pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah Indonesia akan bergerak. Apakah sekadar pernyataan diplomatik, atau akan ada inisiatif konkret seperti menggalang dukungan di ASEAN atau OKI? Tekanan publik dan DPR ini bisa menjadi katalis bagi langkah yang lebih nyata. Namun, efektivitas diplomasi Indonesia akan sangat bergantung pada konsistensi dan keberanian untuk berbicara di hadapan kekuatan besar.