Sekolah Rakyat Menggelinding: Mendagri Instruksikan Pemda Siapkan Lahan, Target Desil 1-2

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirimkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah: siapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghadirkan sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga termiskin di Indonesia, dengan target awal menjangkau kelompok desil 1 dan 2—sekitar 20 persen penduduk yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem.

Instruksi tersebut mengemuka di sela-sela peletakan batu pertama proyek Sekolah Rakyat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Sabtu lalu. Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara produktif. “Kami meminta pemda untuk menginventarisasi tanah atau bangunan yang idle, yang kemudian bisa dialihfungsikan menjadi lokasi sekolah,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.

Desain Sekolah Rakyat akan diseragamkan di seluruh Indonesia, dengan fasilitas lengkap: asrama, ruang kelas, ruang guru, dan lapangan olahraga. Konsep ini sengaja dipilih untuk memastikan kualitas pendidikan yang setara, baik di Pulau Jawa maupun di kawasan timur Indonesia. Bagi Tito, program ini lahir dari keprihatinan Presiden terhadap anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan layak—sebuah amanat konstitusi yang selama ini belum sepenuhnya terwujud.

Yang menarik, program ini tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Dalam acara yang sama, Tito yang didampingi Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian, menyerahkan bantuan simbolis berupa 45 paket sembako untuk guru, 88 botol minum isi ulang untuk siswa, serta KTP elektronik pemula bagi dua pelajar. Tri juga mengajak para siswa membiasakan gaya hidup ramah lingkungan dengan mengurangi plastik sekali pakai dan melakukan penanaman pohon—sebuah pesan bahwa pendidikan karakter berjalan paralel dengan pembangunan infrastruktur.

Bagi pengamat kebijakan publik, langkah ini patut diapresiasi namun juga menyisakan pekerjaan rumah besar. Pertanyaan mendasar yang muncul: bagaimana memastikan ketersediaan guru berkualitas di daerah terpencil? Bagaimana skema pembiayaan jangka panjang—apakah dari APBN murni atau melibatkan skema KPBU? Kementerian Keuangan sebelumnya telah memastikan kesiapan sarana-prasarana, namun detail teknis di lapangan masih perlu diuji.

Biak Numfor dipilih sebagai proyek percontohan bukan tanpa alasan. Sebagai salah satu daerah dengan angka kemiskinan ekstrem yang signifikan di Papua, keberhasilan sekolah ini akan menjadi tolok ukur bagi daerah lain. Jika berjalan mulus, bukan tidak mungkin program ini diperluas ke 65 titik lain yang sudah mulai melaksanakan MPLS gelombang kedua—sebuah sinyal bahwa pemerintah serius mengejar target pemerataan pendidikan.

Namun, di balik optimisme tersebut, publik menanti bukti konkret: apakah Sekolah Rakyat benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi, atau sekadar proyek mercusuar yang kembali terabaikan setelah seremonial usai. Jawabannya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan, ketika anak-anak desil 1 dan 2 itu mulai menunjukkan prestasi—atau justru tenggelam dalam birokrasi yang belum siap.