Tekanan Energi Global Pukul Ekonomi Jepang: Proyeksi Pertumbuhan Dipangkas

Pemerintah Jepang secara resmi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2026 dari 1,3 persen menjadi hanya 0,9 persen, sebuah sinyal bahwa tekanan harga energi global mulai menggerus daya beli masyarakat dan laba korporasi di negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar tersebut.

Revisi tajam yang dirilis Kantor Kabinet Jepang pada Kamis (30/7) itu mencerminkan dampak langsung dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak mentah lebih tinggi. Dalam laporan evaluasi tengah tahun, pemerintah juga menurunkan proyeksi konsumsi swasta dari 1,3 persen menjadi 0,9 persen, sementara belanja modal dipangkas dari 2,8 persen menjadi 2,3 persen. Angka-angka ini mengonfirmasi bahwa pemulihan ekonomi Jepang pascapandemi masih rapuh di tengah gejolak eksternal.

Di sisi lain, inflasi konsumen diperkirakan mencapai 2,2 persen pada tahun fiskal 2026, lebih tinggi dari estimasi Januari sebesar 1,9 persen. Kenaikan ini terutama didorong oleh melonjaknya biaya energi. Meskipun pemerintah memproyeksikan upah nominal naik 3,1 persen per tahun hingga 2027, tekanan inflasi diperkirakan tetap membuat pertumbuhan upah riil positif namun tipis. Artinya, daya beli masyarakat Jepang belum sepenuhnya pulih.

Menariknya, untuk tahun fiskal 2027, Kantor Kabinet memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan membaik menjadi 1,1 persen, didorong oleh penguatan belanja modal dan konsumsi. Namun, optimisme ini masih dibayangi oleh tantangan struktural fiskal. Pemerintah menargetkan surplus anggaran primer sebesar 1,4 triliun yen (sekitar 8,6 miliar dolar AS) pada 2027, sebuah target yang telah berulang kali gagal dicapai sejak pertama kali dicanangkan awal 2000-an.

Jepang memiliki utang publik lebih dari dua kali lipat ukuran ekonominya, yang merupakan rasio tertinggi di antara negara-negara maju. Defisit anggaran primer telah menjadi momok kronis sejak era pasca-Perang Dunia II, kecuali pada periode gelembung aset 1986–1991. Pemerintah kini tampaknya mengurangi penekanan pada keseimbangan primer sebagai tolok ukur disiplin fiskal, sebuah langkah yang menuai kritik dari sebagian ekonom.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memberikan pelajaran berharga. Sebagai sesama negara pengimpor energi, Indonesia juga rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Tekanan inflasi yang dialami Jepang bisa menjadi gambaran awal jika Indonesia tidak segera memperkuat ketahanan energi domestik. Di sisi lain, perlambatan ekonomi Jepang berpotensi menekan permintaan ekspor komoditas Indonesia, terutama batu bara dan nikel, yang selama ini menjadi andalan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Jepang mampu keluar dari jebakan pertumbuhan rendah tanpa reformasi struktural yang lebih agresif. Dengan target surplus anggaran yang terus molor dan tekanan eksternal yang belum mereda, negeri Sakura tampaknya masih harus berjalan di atas tali tipis antara mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas fiskal.