FIFA Diguncang Gelombang Penolakan Rencana Investasi Swasta Rp 300 Triliun

FIFA memicu gelombang protes dari seluruh penjuru sepak bola dunia setelah mengumumkan rencana pembentukan anak usaha senilai 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 300 triliun) yang akan mengelola Piala Dunia dan turnamen-turnamen lainnya, serta menawarkan hingga 20 persen sahamnya kepada investor eksternal. Langkah yang diumumkan pada Selasa (29/7) itu langsung mendapat respons negatif dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari UEFA, AFC, hingga federasi-federasi nasional dan serikat pemain.

UEFA, dalam pernyataan resminya, menyatakan bahwa FIFA memberikan tenggat waktu kepada asosiasi untuk mendukung proposal tersebut atau kehilangan tawaran pembayaran satu kali. “Ini mengatakan segalanya tentang rencana ini,” demikian bunyi pernyataan UEFA. Badan sepak bola Eropa itu menegaskan bahwa FIFA tidak boleh terus menggunakan olahraga ini untuk memperkaya diri sendiri dan teman-temannya. “Kami bisa mengembangkan sepak bola dengan benar. Sudah waktunya memprioritaskan asosiasi, klub, liga, pemain, dan penggemar,” tambahnya.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) juga menyuarakan kekecewaan serupa. AFC menyesalkan bahwa detail rencana tersebut dirancang dan dipublikasikan tanpa diskusi terlebih dahulu dengan badan-badan tata kelola dan pemangku kepentingan yang relevan. AFC menekankan pentingnya informasi yang cukup dan waktu yang memadai untuk menilai implikasi tata kelola, hukum, komersial, dan strategis dari proposal tersebut. “Proses seperti itu penting untuk memastikan bahwa keputusan mencerminkan kepentingan kolektif komunitas sepak bola global dan memperkuat kepercayaan pada kerangka tata kelola FIFA,” kata AFC.

Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter, yang kini menjadi kritikus vokal, menyebut rencana itu sebagai ancaman terhadap jiwa sepak bola. “Sepak bola bukan milik individu atau institusi mana pun. Itu milik rakyat. Jika FIFA diubah menjadi struktur korporasi yang berorientasi laba, ia akan kehilangan jiwanya,” ujar Blatter kepada Reuters. Kritik tajam juga datang dari Presiden LaLiga Javier Tebas, yang menegaskan bahwa kompetisi dan hak komersial FIFA bukanlah properti pribadi Presiden Gianni Infantino. “Siapa pun yang mencampurkan politik, disiplin, uang, dan kekuasaan tanpa transparansi tidak layak memimpin apa pun. Infantino bukan solusi untuk masalah tata kelola FIFA,” tulis Tebas di media sosial.

Di sisi lain, ada juga suara yang lebih pragmatis. Presiden Asosiasi Sepak Bola Ceko David Trunda melihat potensi manfaat bagi sepak bola Ceko dari kerja sama erat dengan Infantino. “Tentu saja kami butuh lebih banyak detail, tetapi dari sudut pandang pribadi, saya bisa melihat dampak positif dari niat FIFA,” katanya kepada Sky Sports. Namun, sikap itu tidak banyak dianut. Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Jerman Hans-Joachim Watzke, yang juga anggota Komite Eksekutif UEFA, menegaskan bahwa garis telah dilanggar. “Ada konsensus kuat di antara asosiasi anggota dalam masalah ini. Jika sepak bola Eropa bersatu menentang rencana ini, itu akan memiliki bobot yang signifikan,” ujarnya kepada Kicker.

Federasi Sepak Bola Rumania (FRF) bahkan mengambil langkah lebih tegas dengan menangguhkan diskusi mengenai dukungan untuk masa jabatan baru Presiden Infantino hingga ada klarifikasi lebih lanjut. Sementara itu, FIFPRO Europe, serikat pemain profesional, menyatakan keprihatinan mendalam atas usulan yang akan mengubah Piala Dunia dan kompetisi FIFA lainnya menjadi aset yang dapat diinvestasikan oleh modal swasta. “Langkah ini secara fundamental dan tidak dapat diubah akan mengubah insentif yang mendasari kompetisi tempat para pemain bekerja, berkompetisi, dan membangun karier mereka,” demikian pernyataan FIFPRO.

Bagi Indonesia, rencana ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara dengan basis penggemar sepak bola yang besar dan PSSI yang tengah berupaya melakukan reformasi tata kelola, perubahan struktur kepemilikan dan pengelolaan turnamen FIFA dapat memengaruhi aliran dana pengembangan ke asosiasi anggota. Jika FIFA berubah menjadi entitas yang lebih berorientasi laba, prioritas investasi bisa bergeser dari pengembangan akar rumput ke keuntungan komersial jangka pendek. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan — yang dikeluhkan oleh banyak federasi — menjadi pelajaran bagi PSSI untuk terus mendorong tata kelola yang partisipatif dan terbuka.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah FIFA akan mundur dari rencana ini atau justru memaksakannya di tengah gelombang penolakan. Dengan UEFA dan AFC yang bersatu menentang, serta federasi-federasi kunci seperti Jerman, Prancis, dan Denmark yang menyuarakan keprihatinan, Infantino mungkin harus memutar haluan atau menghadapi krisis kepercayaan terbesar sejak skandal korupsi 2015. Akankah sepak bola tetap menjadi milik rakyat, atau akan dijual kepada investor yang hanya melihat angka di neraca?