Infantino Nekat Jual Saham Piala Dunia ke Investor Trump: Demokrasi atau Monopoli?
Baca dalam 60 detik
- FIFA berencana menjual saham kompetisi, termasuk Piala Dunia, kepada investor terkait Donald Trump, dengan imbalan dana $20 juta per negara anggota.
- Presiden FIFA Gianni Infantino mengandalkan dukungan mayoritas negara Afrika, Asia, dan Amerika yang diuntungkan kebijakannya, memudahkan rencana ini disetujui.
- Langkah ini memicu kemarahan UEFA dan negara Eropa, namun peluang boikot tipis mengingat kepentingan bersama di Piala Dunia 2030.
Gianni Infantino, Presiden FIFA, mengambil langkah paling berani dalam satu dekade kepemimpinannya: menjual sebagian kepemilikan kompetisi sepak bola, termasuk Piala Dunia, kepada investor swasta yang terafiliasi dengan keluarga Presiden AS Donald Trump. Langkah yang disebut Infantino sebagai "demokratisasi sepak bola" ini justru menuai kecaman dari penggemar, politisi, dan badan sepak bola regional, termasuk UEFA.
Dalam surat yang dikirim ke 211 anggota FIFA, Infantino menjanjikan aliran dana segar sebesar $20 juta (sekitar £15 juta) untuk setiap negara begitu kesepakatan terlaksana. Bagi negara-negara kecil, jumlah itu setara pendapatan mereka selama beberapa tahun. Namun, kritikus menilai rencana ini hanya akan memperkaya investor dan memperkuat posisi Infantino, bukan mengembangkan sepak bola akar rumput.
Dukungan terhadap Infantino cukup solid. Sejak terpilih pada 2016, ia berhasil memperluas Piala Dunia menjadi 48 tim, meningkatkan pendapatan komersial, dan menyalurkan dana langsung ke anggota. Lebih dari setengah anggota FIFA—terutama dari Afrika, Asia, dan Amerika—diuntungkan kebijakannya. Dengan sistem suara mayoritas sederhana, rencana ini kemungkinan besar lolos.
Hubungan erat Infantino dengan Trump menjadi kunci. Dana investasi Thrive Capital yang dipimpin Josh Kushner, ipar Trump, menjadi mitra. Sebelumnya, Infantino memberikan Trump "Peace Prize", membuka kantor FIFA di Trump Tower, dan membiarkan trofi Piala Dunia Antarklub disimpan di Gedung Putih. Langkah ini memperkuat sinergi antara FIFA dan lingkaran kekuasaan AS.
Namun, langkah ini memicu konflik dengan UEFA. Presiden UEFA Aleksander Ceferin memboikot final Piala Dunia setelah FIFA membatalkan skorsing pemain AS Folarin Balogun atas intervensi Trump. UEFA juga menolak kebijakan FIFA seperti penetapan harga tiket dinamis dan jeda hidrasi. Persaingan semakin tajam setelah FIFA meluncurkan Piala Dunia Antarklub yang diperluas, bersaing langsung dengan Liga Champions.
Miguel Maduro, mantan ketua komite tata kelola FIFA, mengkritik rencana ini. "FIFA bekerja seperti kartel politik—sistem patronase yang didukung uang yang dibagikan ke federasi nasional. Ada risiko korupsi," ujarnya. Maduro mengaku mengundurkan diri karena perbedaan pendapat dengan Infantino. Meski demikian, ia memperkirakan proposal ini akan disetujui.
Bagi Indonesia, rencana ini bisa berdampak ganda. Di satu sisi, PSSI berpotensi menerima dana $20 juta yang bisa digunakan untuk pembinaan usia muda dan infrastruktur. Namun, jika FIFA menjual aset kompetisi, pendapatan jangka panjang dari Piala Dunia—yang terus meningkat—akan dinikmati investor swasta, bukan sepak bola global. Ini bisa mengurangi aliran dana ke negara berkembang seperti Indonesia di masa depan.
Ancaman boikot Piala Dunia oleh negara Eropa masih menjadi wacana. Namun, dengan Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko, serta Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil, kecil kemungkinan Eropa benar-benar menarik diri. Yang lebih mungkin adalah UEFA mengambil langkah hukum atau protes diplomatik. Pertanyaannya: apakah Infantino akan terus melaju tanpa hambatan, atau justru memicu perpecahan yang mengubah peta kekuasaan sepak bola dunia?
