Jepang Terjebak Lingkaran Setan: Popularitas Anjlok, Pasar Makin Tak Percaya
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Sanae Takaichi menghadapi krisis kepercayaan ganda: elektabilitasnya merosot ke titik terendah dan pasar obligasi serta yen terus tertekan oleh kebijakan fiskal ekspansifnya.
- Ketidakmampuan pemerintah meyakinkan investor tentang disiplin fiskal memicu kenaikan imbal hasil obligasi ke level tertinggi dalam 30 tahun, sekaligus melemahkan upaya intervensi yen.
- Tanpa perubahan kebijakan yang kredibel, Jepang berisiko kehilangan kendali atas pengelolaan fiskal, dengan konsekuensi potensial bagi stabilitas ekonomi global dan portofolio investor Indonesia.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kini terperangkap dalam lingkaran setan politik dan pasar: popularitasnya yang terus merosot justru memperkuat tekadnya untuk mempertahankan kebijakan stimulus fiskal, namun langkah itu semakin menggerus kepercayaan investor dan memperburuk tekanan pada yen serta obligasi pemerintah Jepang (JGB).
Jajak pendapat Juli menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap kabinet Takaichi jatuh ke level terendah sejak ia menjabat tahun lalu. Inflasi yang dipicu oleh tingginya biaya impor akibat pelemahan yen menjadi pukulan telak bagi daya beli masyarakat. Ironisnya, respons perdana menteri yang getol mendorong belanja negara dan mengkritik kenaikan suku bunga malah memicu kekhawatiran investor akan memburuknya keuangan publik, sehingga imbal hasil JGB melonjak ke rekor tertinggi dalam tiga dekade.
Tekanan di pasar obligasi ini secara langsung menggerogoti efektivitas upaya pemerintah untuk menstabilkan yen. Sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya mengakui bahwa "pasar kini mengendalikan pengelolaan fiskal, sesuatu yang tidak terjadi di Jepang selama puluhan tahun." Peringatan tentang bahaya "bond vigilantes"—investor yang menghukum kebijakan fiskal longgar dengan menjual obligasi—menjadi semakin nyata.
Dalam konferensi pers pekan lalu, Takaichi menekankan pentingnya komunikasi transparan dengan pasar untuk membangun kembali kepercayaan. Namun, ketika ditanya soal elektabilitas, ia justru menegaskan komitmennya untuk memutus "pengencangan fiskal berlebihan" melalui investasi besar-besaran. Sikap ini, menurut seorang sumber internal, menempatkan perdana menteri dalam dilema: "Meneruskan kebijakannya akan menggoncang pasar, sementara mengurungkannya akan menghantam popularitas."
Di tengah resistensi dari internal partai berkuasa, Takaichi tetap berniat memangkas masa berlaku pajak makanan sebesar 8% lebih cepat dua tahun. Analis memperingatkan bahwa ketidakjelasan sumber pendanaan untuk kebijakan itu berpotensi memicu gejolak baru di pasar obligasi. Pemerintah juga berencana menghapus batas pengeluaran untuk sektor-sektor prioritas dalam penyusunan anggaran tahun depan, yang berarti peningkatan penerbitan utang.
Atsushi Takeda, ekonom utama di Itochu Research Institute, menilai bahwa meskipun imbal hasil JGB sempat stabil, itu lebih disebabkan oleh penurunan harga minyak global, bukan karena perbaikan fundamental fiskal. "Premi risiko yang diminta pasar atas situasi fiskal Jepang tidak berubah," ujarnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Satsuki Katayama berulang kali mengancam akan mengambil tindakan "tegas" untuk menopang yen, namun ancaman tersebut belum mampu memberikan dorongan berkelanjutan pada mata uang yang terpuruk.
Pergeseran strategi komunikasi pemerintah—dari gertakan verbal di pasar valas menuju kejelasan di pasar obligasi—disambut positif oleh sebagian pelaku pasar. Takashi Fujiwara, manajer dana pendapatan tetap di Resona Asset Management, menilai pendekatan Katayama yang logis baik bagi pasar JGB. Namun, ia mencatat bahwa setiap pengumuman kebijakan baru cenderung mengejutkan pasar dan justru memperlemah yen.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai mitra dagang utama dan sesama negara dengan utang publik tinggi, gejolak di pasar keuangan Jepang dapat memicu capital outflow dari pasar emerging, termasuk Indonesia. Pelemahan yen yang berlarut juga mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia dan nilai tukar rupiah. Investor Indonesia yang memiliki eksposur pada aset yen atau JGB perlu mencermati risiko ini.
Mantan anggota Dewan Gubernur BOJ Takahide Kiuchi menilai bahwa pemerintah belum berhasil mengatasi dua masalah besar: merosotnya popularitas dan pelemahan yen serta JGB akibat hilangnya kepercayaan pasar. "Untuk memulihkan kepercayaan, pemerintah perlu menunjukkan dengan angka dan fakta konkret komitmennya pada disiplin fiskal," tegasnya. Dengan pertemuan kebijakan The Fed dan BOJ pekan ini, volatilitas yen berpotensi meningkat. Apakah Takaichi mampu memutus lingkaran setan ini sebelum kepercayaan pasar benar-benar runtuh?



