Usir dari Penang, 110 Rohingya Direlokasi NGO di Kuala Lumpur

Seratus sepuluh pengungsi Rohingya yang terusir dari permukiman di Penang akhirnya dipindahkan dari markas besar kepolisian Kuala Lumpur pada Selasa sore oleh lembaga swadaya masyarakat Kaladan. Bersama mereka, tiga warga negara asing lainnya – seorang pria Irak, wanita Somalia, dan wanita Indonesia yang menikah dengan pengungsi Rohingya – turut diangkut ke tujuan yang tidak dipublikasikan. Proses ini menandai babak baru dalam penanganan kelompok pengungsi yang sempat memicu perhatian publik Malaysia.

Sehari sebelumnya, lebih dari seratus pengungsi Rohingya berkumpul di luar kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Jalan Bukit Petaling setelah diusir dari Kampung Kuala Muda, Penaga, Penang. Warga setempat memberi waktu satu bulan untuk meninggalkan rumah mereka, memaksa kelompok tersebut mencari perlindungan ke Kuala Lumpur. Perdana Menteri Anwar Ibrahim segera menginstruksikan aparat untuk bertindak sesuai hukum demi menjaga ketertiban, dan polisi memindahkan mereka ke markas kontingen pada malam hari.

Pada hari pemindahan, suasana di halaman markas polisi diwarnai tangis bayi dan ibu-ibu yang menenangkan anak mereka. Petugas medis dan perwakilan UNHCR mendampingi proses dokumentasi, yang memastikan seluruh 110 pengungsi – terdiri dari 36 pria dewasa, 21 wanita dewasa, 31 anak laki-laki, dan 22 anak perempuan – memiliki kartu UNHCR yang masih berlaku. Usia mereka berkisar dari satu bulan hingga 60 tahun. Mereka juga diberi makanan, susu formula, pembalut, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kepala Polisi Brickfields, Asisten Komisaris Hoo Chang Hook, mengonfirmasi bahwa semua 113 individu telah meninggalkan kompleks polisi dan diangkut ke lokasi yang ditentukan oleh NGO. Sementara itu, Dirjen Imigrasi Datuk Zakaria Shaaban menegaskan bahwa pengungsi tersebut tidak akan dikirim ke depot imigrasi karena tempat itu diperuntukkan bagi warga asing tanpa dokumen sah. Ia menekankan bahwa pemegang kartu UNHCR diizinkan tinggal di Malaysia atas dasar kemanusiaan, namun tetap tunduk pada hukum setempat.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin. Negeri ini kerap menjadi tempat transit bagi pengungsi Rohingya, terutama di Aceh, dengan pendekatan yang lebih terbuka dibandingkan Malaysia. Namun, ketegangan dengan warga lokal dan keterbatasan sumber daya juga menghantui. Kebijakan Malaysia yang membedakan antara pengungsi terdokumentasi dan imigran ilegal bisa menjadi referensi, meskipun situasi politik dan sosial di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Ke depan, pertanyaan terbesar adalah apakah negara-negara ASEAN bisa menyusun kerangka bersama untuk menangani krisis pengungsi yang terus berulang, atau kasus per kasus seperti ini akan menjadi norma.